REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, transisi energi harus mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Peralihan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di masa mendatang serta membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang tengah digalakkan.
"Transisi energi ini sangat penting bagi Indonesia. Apalagi kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses ini bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Apakah kita melakukan face out (menghapuskan) maupun face down (mengurangi) PLTU, transisi akan segera datang," kata Arifin, Sabtu (11/12).
Arifin menekankan, proses peralihan ini harus dioptimalkan oleh Indonesia untuk diimplementasikan dalam membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas layanan penyediaan energi. "Jika ini serius dijalankan akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat," ungkapnya.
Besarnya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil cukup menyulitkan pendanaan dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, Arifin berharap the Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions bisa menjadi forum dalam mendapatkan peluang pendanaan agar pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) bisa berjalan.
IEA sendiri membentuk the Global Commission yang terdiri atas para menteri dan ahli untuk mencari cara terbaik agar masyarakat terlibat dalam transisi energi di seluruh dunia. Perdana Menteri Denmark menjabat sebagai penasihat, Menteri Energi dan Iklim Denmark sebagai ketua Komisi, dan Executive Director IEA sebagai ketua sidang pertemuan komisi.
Komisi ini dibentuk karena meningkatnya tren kebijakan Net Zero Emission (NZE) dalam transisi energi serta dampak-dampaknya. Komisi bertujuan menanggulangi dampak sosio-ekonomi dari transisi energi, meningkatkan keterlibatan publik, memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi kepada para pengambil kebijakan, dan membahas isu-isu krusial seputar transisi energi.
Fokus kerja Komisi adalah pada dampak transisi energi pada masyarakat yang mencakup menggali pertimbangan strategis mengenai target komitmen transisi energi (misalnya NZE), memitigasi dampak bagi masyarakat termasuk dunia usaha, sektor-sektor terkait, dan dinamika kawasan, mendalami dampak strategi/kebijakan terkait energi bersih (carbon tax, subsidies reform, dsb), serta kaitannya dengan pengembangan infrastruktur energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika