REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, menilai langkah pemerintah yang membatalkan kebijakan PPKM Level 3 saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. Namun, dampak positif yang pasti dirasakan hanya untuk jangka pendek.
"Sebetulnya puncak konsumsi masyarakat itu saat Idul Fitri dan Nataru, jadi kalau PPKM Level 3 dibatalkan kemungkinan konsumsi masyarakat akan kembali mengalami tren positif," kata Latif kepada Republika.co.id, Selasa (7/12).
Namun, dampak untuk jangka panjang belum dapat dipastikan. Pasalnya, jika pembatalan PPKM Level 3 justru memantik lonjakan kasus Covid-19, kegiatan konsumsi dipastikan kembali melemah karena pemerintah akan kembali membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah.
"Saya yakin jangka pendek ini akan positif bagi ekonomi tapi jangka menengah dan panjang itu masih menjadi pertanyaan besar," katanya menambahkan.
Latif mengatakan, jika nantinya mobilitas yang tinggi saat Nataru tidak menimbulkan ledakan kasus, tentunya akan sangat baik bagi tren pemulihan ekonomi mulai 2022. Ia pun meyakini pemerintah sudah memiliki pertimbangan logistik untuk membatalkan PPKM Level 3 saat Nataru.
Menurutnya, hal sulit bagi pemerintah dalam menentukan titik keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Sebab, situasi Covid-19 yang sulit diprediksi dan kerap berubah-ubah.
"Menurut saya kebijakan itu tidak holistik dipukul rata semua daerah, harus ada perbedaan perlakuan dan itu saat ini sudah mulai diakomodasi oleh pemerintah," katanya.
Sebelumnya, pemerintah membatalkan keputusan penerapan PPKM Level 3 Nataru secara merata pada semua daerah di Indonesia. Dengan demikian, penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini bagi setiap daerah.
"Syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun kebijakan PPKM di masa Nataru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika