REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero) atau PTSI M Haris Witjaksono mengatakan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hulu migas saat ini bergerak mendekati target akhir tahun yakni 60 persen. Haris menilai hal ini berbeda dengan threshold TKDN industri hilir migas yang masih terus digodok dan memerlukan peran aktif berbagai pihak agar persoalan threshold bisa teratasi.
"Kami saat ini sudah dan sedang menangani asesmen beberapa klien di industri migas terkait dengan nilai TKDN. Kami sudah lama membentuk unit khusus yang menangani TKDN dengan jumlah auditor yang cukup banyak dan akan terus bertambah kapasitasnya. Untuk tim auditor ini kami menekankan kecepatan dan ketepatan," ujar Haris dalam acara Talk Series Surveyor Indonesia tentang Industri Migas di kantor Surveyor Indonesia, Jakarta, Selasa (30/11).
Kata Haris, PTSI saat ini menangani kegiatan asesmen di hilir migas pada penambahan kapasitas kilang di Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Langit Biru Cilacap, RDMP Kilang Balikpapan Lawe-lawe dan kilang baru Grass Root Refinery (GRR) di Pertamina Rosneft, Tuban.
"PTSI dengan pengalaman menangani perhitungan TKDN selama ini akan siap mendampingi pihak Ditjen Migas dalam menentukan threshold industri hilir migas," ungkap Haris.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menyoroti masalah threshold TKDN di industri hilir migas yang masih dalam tahap perhitungan yang matang. Dody mengingatkan usaha industri, khususnya minyak dan gas yang menjadi sumber daya Indonesia memberi kesempatan kepada industri penunjang migas dalam negeri sehingga bisa meningkatkan nilai TKDN. Kendati begitu, Dody meminta para pelaku usaha tidak berpuas diri jika telah mendapatkan sertifikat TKDN.
"Jangan puas dengan sertifikat TKDN saja, pemerintah akan selalu mendukung pengusaha industri untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri," ucap Dody.
Koordinator Niaga Ditjen Migas Wisik Chande Palupi mengatakan masih banyak tantangan untuk industri hilir migas dalam mengimplementasi TKDN.
"Di Hilir tidak SKK Migas. Mekanisme berbeda dengan hulu. Solusi untuk hal ini mau tidak mau, perlu ada enforcement atau punishment agar satu kebijakan bisa berjalan," kata Wisik.
Penjabat sementara (Pjs) VP Local Content Utilization Management PT Pertamina (Persero) Abdul Manan mengakui Pertamina sangat serius dalam implementasi TKDN mulai dari membentuk fungsi khusus TKDN setingkat VP di organisasi hingga melakukan roadshow sosialisasi Vendor Day dan internal secara marathon.
"Kami sudah mendapatkan progres baru asesmen TKDN dengan nilai 50 persen yang diverifikasi oleh Surveyor Indonesia," kata Manan.
Perwakilan industri yang hadir dalam acara tersebut, PT Torishima Guna Indonesia dan PT Ebara Indonesia yang juga berbagi pengalaman mengenai sertifikasi TKDN, sepakat untuk melangkah bersama mengimplementasikan TKDN sebagai bagian dari bangga produk Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika