REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menjaga dan mengawal perkembangan keuangan digital saat ini. Gelombang digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 ini harus disikapi dengan cepat dan tepat.
Jokowi mengatakan, saat ini penyelenggara fintech (teknologi finansial), termasuk fintech syariah terus bermunculan, berbagai inovasi finansial teknologi juga semakin berkembang, serta fenomena sharing ekonomi semakin banyak ditemukan dari ekonomi berbasis peer to peer hingga business to business. Menurutnya, kemunculan berbagai perbankan dan asuransi berbasis digital serta e-payment saat ini pun harus mendapatkan dukungan pemerintah.
“Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita,” ujar dia saat memberikan keynote speech pada OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Senin (11/10).
Jokowi yakin, jika perkembangan fintech ini mendapatkan pengawasan dan pengawalan yang tepat dari pemerintah, maka Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India. Indonesia pun bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia ke-7 pada 2030.
Ia melanjutkan, pembiayaan fintech ini diharapkan juga dapat mendorong kegiatan produktif, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital, serta membantu UMKM untuk naik kelas.
Karena itu, ia meminta agar OJK membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital ini harus bertanggung jawab dan memiliki mitigasi risiko terhadap timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial untuk mencegah kerugian serta meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Jokowi.
Inklusi keuangan ini, kata dia, juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah dan menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, serta menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional.
Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan provider keuangan digital agar berorientasi Indonesia sentris, yang tidak hanya berpusat di Jawa saja, namun juga membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke berbagai pelosok daerah. Karena itu, ia berpesan agar seluruh industri jasa keuangan melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa dan masyarakat pinggiran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
