Ahad 26 Sep 2021 12:43 WIB

Gubernur BI jadi Ketua ACC BIS

Jabatan itu diemban Gubernur BI hingga dua tahun ke depan.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolandha
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, akan menjabat sebagai Ketua Asian Consultative Council Bank for International Settlements (ACC-BIS) mulai 26 September 2021 hingga dua tahun ke depan.
Foto: Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, akan menjabat sebagai Ketua Asian Consultative Council Bank for International Settlements (ACC-BIS) mulai 26 September 2021 hingga dua tahun ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, akan menjabat sebagai Ketua Asian Consultative Council Bank for International Settlements (ACC-BIS) mulai 26 September 2021 hingga dua tahun ke depan. ACC-BIS beranggotakan 13 gubernur bank sentral anggota BIS dari negara-negara di Asia-Pasifik, yaitu Australia, China, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

Sebagai Ketua ACC-BIS, Gubernur Bank Indonesia akan berperan dalam mengarahkan aktivitas ACC-BIS di berbagai area kebanksentralan, seperti moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. “Sebagai Ketua ACC-BIS, saya akan memperkuat dan mempererat komunikasi dan kerja sama  antar bank sentral di Asia Pasifik agar proses pemulihan ekonomi dapat terus terjadi secara merata di seluruh negara, serta mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkesinambungan," kata Perry, dalam keterangan pers.

Dalam periode keketuaannya, Perry Warjiyo akan mendorong ACC-BIS untuk menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan di sejumlah isu yang sedang mengemuka di kalangan bank sentral di dunia. Seperti bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju (exit strategy).

Selain itu bagaimana mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance). Juga, apa saja prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (Central Bank Digital Currency).

"Sehingga dapat mengoptimalkan manfaatnya dan memitigasi risiko yang ada di dalamnya," katanya. Keketuaan Gubernur Bank Indonesia di ACC-BIS juga akan dapat mendukung agenda Indonesia pada Presidensi G-20 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023 yang akan datang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement