Rabu 22 Sep 2021 14:56 WIB

Wapres Ungkap Pembangunan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

KIH merupakan inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Wakil Presiden Maruf Amin. Wapres mengungkap dua kawasan industri halal yang akan dibangun di NTB.
Foto: Dok KIP/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin. Wapres mengungkap dua kawasan industri halal yang akan dibangun di NTB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan persiapan pengembangan dua kawasan industri halal (KIH) di Nusa Tenggara Barat. Dua KIH tersebut saat ini sedang disiapkan untuk menambahkan jumlah KIH yang ada di Indonesia.

"Tengah dipersiapkan pengembangan dua KIH di Nusa Tenggara Barat," ujar Wapres di acara Indonesia Sharia Summit 2021, Rabu (22/9).

Baca Juga

Wapres mengatakan, dua KIH ini akan makin menambah KIH yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah ditetapkan yaitu di Sidoarjo Jawa Timur, Cikande Banten, dan Bintan di Kepulauan Riau.

Wapres mengatakan, keseluruhan KIH ini bagian inisiatif strategis Pemerintah bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Sebab, ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan fundamental yang tetap berdaya tahan.

Bahkan pada semester I 2021, sektor industri produk halal terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian selama masa pandemi. Karenanya, upaya lainnya juga dilakukan penguatan sistem jaminan halal melalui penetapan tanpa tarif bagi pelaku usaha mikro dan kecil bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.

Selain itu, kata Wapres, dilakukan juga peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah melalui penguatan ekosistem halal value chain (HVC) sektor pertanian terintegrasi, pangan halal, serta fashion Muslim.

"Antara lain dengan implementasi smart farming berbasis kelompok pesantren, pelaksanaan program Industri Kreatif Syariah (IKRA), pelaksanaan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion), serta pemberdayaan unit usaha pesantren bersama para pemangku kepentingan industri keuangan syariah," kata Wapres.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement