REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera mewujudkan penggabungan atau merger empat BUMN pelabuhan yaitu PT Pelindo I-IV (Persero) pada 1 Oktober 2021. Adapun integrasi ini mampu menekan biaya logistik nasional yang masih tinggi.
Tercatat biaya logistik nasional memiliki porsi 23,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau jauh lebih tinggi dibanding sejumlah negara lain, bahkan tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang masing-masing sebesar delapan persen dan 13 persen PDB.
Direktur Utama Pelindo IV Prasetyadi mengatakan tingginya biaya logistik menyebabkan operasi dan infrastruktur pelabuhan yang belum optimal. “Adanya kondisi tersebut, pemerintah akan melakukan integrasi Pelindo untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan, layanan logistik, serta meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN layanan pelabuhan,” ujarnya saat konferensi pers seperti dikutip Rabu (15/9).
Menurutnya penggabungan keempat perusahaan pelat merah itu akan mampu menciptakan efisiensi operasional, melalui standarisasi proses bisnis dan pelayanan di pelabuhan. Hal ini diproyeksi dapat meningkatkan produktivitas di kawasan pelabuhan.
"Situasi ini secara bertahap akan berdampak terhadap penurunan harga barang yang diangkut,” ucapnya.
Prasetyadi menyebut integrasi Pelindo juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sekaligus memudahkan koordinasi pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di sekitar pelabuhan di daerah-daerah, sehingga mendorong peningkatan konektivitas hinterland yang akan meningkatkan volume ekspor-impor dan trafik pelabuhan.
"Integrasi Pelindo akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui standarisasi proses bisnis dan pelayanan di pelabuhan. Situasi ini secara bertahap akan berdampak terhadap penurunan harga barang yang diangkut. Maka demikian akan berkontribusi pada perekonomian nasional dan daerah," ucapnya.
Menurutnya penggabungan ini akan meningkatkan posisi Pelindo terintegrasi menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor delapan dunia dengan target throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Adapun skema integrasi BUMN pelabuhan dipilih karena mempertimbangkan beberapa faktor antara lain potensi penciptaan nilai yang efisien dan terkoordinasi secara sistematis, fokus kompetensi, serta tingkat disrupsi tidak terlalu tinggi karena ada penyesuaian sinergi secara bertahap dari business as usual.
“Selain itu cost of fund dapat dioptimalkan, entitas penerima penggabungan (surviving entity) bisa mengelola aset serta bisnis yang serupa,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II dan Ketua OC Penggabungan Pelindo, Arif Suhartono menambahkan pasca merger, Pelindo akan membentuk empat klaster bisnis atau subholding terhadap anak perusahaan-anak perusahaan yang dimiliki Pelindo I-IV. Subholding dibentuk berdasarkan kategori bisnis yakni peti kemas; nonpeti kemas; logistik and hinterland development; serta marine, equipment, dan port services.
Nantinya anak perusahaan Pelindo I-IV akan ditempatkan masing-masing subholding berdasarkan lini bisnisnya seperti semua anak perusahaan Pelindo I-IV yang bergerak bidang peti kemas akan masuk ke Subholding Peti kemas.
“Pembentukan subholding tepat karena anak perusahaan-anak perusahaan tersebut akan tetap dengan identitasnya dan berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda adalah jika sebelumnya yang bertindak sebagai parent company adalah Pelindo I, II, III atau IV, kini anak perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan masing-masing dari keempat subholding sebagai business owner,” ungkapnya.
Saat ini Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan BUMN pelabuhan masih dalam proses penerbitan. Kemudian selanjutnya akan berlaku efektif setelah penandatanganan akta penggabungan.
Dalam merger ini PT Pelindo II akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
