REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi peran wanita dan Ibu Rumah Tangga berusaha dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Airlangga mengatakan pemerintah mendukung dan terus mendorong pengusaha wanita untuk terus maju salah satunya dengan menerbitkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk Ibu Rumah Tangga dan para pekerja yang terkena PHK.

“Saya mengapresiasi kepada IWAPI yang terus mendorong agar pengusaha wanita untuk selalu maju kedepan dan terus terdepan di berbagai sektor. Hal juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat termasuk wanita yang ingin membangun bisnis,” ujar Airlangga dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) periode 2021-2026, Rabu (1/09).

Airlangga menjabarkan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pengusaha di Indonesia terus meningkat. Peningkatan tidak hanya terjadi pada jumlah pengusaha secara keseluruhan, namun juga jumlah wirausaha wanita. Senada dengan data Kemenkop-UKM, survei Bank Indonesia juga menyebut lebih dari 60 persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dijalankan oleh perempuan atau sekitar 37 juta perempuan. Data tersebut menunjukkan partisipasi dan peran perempuan dalam mendukung perekonomian Indonesia sangat besar, khususnya di sektor pegiat UMKM.

“Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk para wanita pengusaha yang tangguh, dapat meningkatkan resiliensi ekonomi kita selama masa pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi,” pungkas Airlangga.

Agar mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi pasca pandemi, Airlangga pun berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural. Upaya ini bertujuan untuk membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapakan dapat tumbuh ekspansif di triwulan ke empat 2021.

Untuk mempercepat pemulihan UMKM, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR sebanyak 2 kali pada tahun 2021 yaitu kenaikan plafon pertama dari Rp220 triliun ke Rp253 triliun dan terakhir ditingkatkan kembali menjadi Rp285 triliun. Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga telah dianggarkan bagi 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4, dimana masing-masing akan menerima Rp1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap. 

Proses DIPA dari Program BSU senilai Rp8,78 triliun ini sudah selesai dilakukan dan telah dicairkan untuk 2,09 juta pekerja. Pada Triwulan III-2021, BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru. Program bantuan PKL ini akan akan menjaga keberlangsungan usaha pedagang kaki lima dan warung yang tersebar di seluruh Indonesia. Realisasi penyaluran BPUM hingga pertengahan Agustus lalu telah mencapai Rp14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro atau sebesar 92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika