Rabu 21 Jul 2021 14:08 WIB

Pengusaha Minta Ekonomi Tetap Berjalan Selama PPKM Darurat

Kadin nilai kesehatan penting, begitu juga roda perekomian.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Indira Rezkisari
Pedagang menyelesaikan pembuatan mainan anak di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Pemerintah meyatakan akan memberikan insentif UMKM Rp1,2 juta kepada 1 juta pelaku usaha mikro informal yang terdampak COVID-19 selama perpanjangan PPKM.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Pedagang menyelesaikan pembuatan mainan anak di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Pemerintah meyatakan akan memberikan insentif UMKM Rp1,2 juta kepada 1 juta pelaku usaha mikro informal yang terdampak COVID-19 selama perpanjangan PPKM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menilai, roda ekonomi harus tetap berjalan. Pemerintah diharap memberi kelonggaran kepada dunia usaha selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang sampai 25 Juli.

Ia mengatakan, dunia usaha meliputi sektor ritel, manufaktur, perhotelan, dan lainnya terdampak berat akibat PPKM Darurat. "Sudah pasti ekonomi growth turun. Ini memang berat kesehatan penting tapi ekonomi penting, bagaimana kita antisipasinya," ujar Arsjad dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).

Baca Juga

Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara penanganan kesehatan dan ekonomi. "Kita mengerti penting sekali fokus dalam kesehatan tapi roda ekonomi tidak bisa setop harus jalan, kalau tidak, dampak sosialnya akan berat sekali. Kali yakin pemerintah sangat open," tutur dia.

Jika ekonomi berhenti, lanjutnya, bagaimana kondisi para pekerja, baik pekerja formal maupun informal. Sebab, tidak semua orang memiliki tabungan.

 

Atas dasar itu, kata Arsjad, pengusaha mengusulkan kepada pemerintah supaya mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal, dan esensial serta industri penunjangnya, juga industri berorientasi ekspor tetap beroperasi. Setidaknya dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional.

Dia memastikan, perusahaan manufaktur akan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Sekaligus terus mempercepat vaksinasi bagi semua pekerjanya.

"Di sisi lain kami imbau vaksinasi gotong royong. Ini merupakan upaya pengusaha ingin meringankan biaya yang ditanggung pemerintah. Tujuannya agar dana vaksin pemerintah bisa dialokasikan ke program sosial lainnya," jelas Arsjad.

Program Vaksinasi Gotong Royong, kata dia, merupakan usaha pemerintah bagi bangsa. "Kita ingin genjot Vaksinasi Gotong Royong. Ini masalah sulit tapi balik lagi roda ekonomi harus jalan, kesehatan pun penting, tapi harus terima realitas baru, kita harus hidup bersama pandemi. Kita harus tetap ketat dengan prokes dan kuncinya vaksinasi," tegasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement