REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyadari besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perusahaan-perusahaan domestik yang ikut bergerak dalam digitalisasi ekonomi untuk terus mengembangkan ekosistem usahanya. Termasuk, sejumlah perusahaan rintisan alias startup yang memang sejak lahir sudah memiliki konsep bisnis di sektor digital ekonomi.
"Kita sadar bahwa ekonomi digital di Indonesia ini mempunyai prospek yang sangat baik," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis (10/6).
Porsi ekonomi digital dalam produk domestik bruto (PDB) nasional memang baru 4 persen, yakni Rp 632 triliun dari total PDB Rp 15.400 triliun. Namun pada 2030 nanti, pemerintah memproyeksikan sumbangan ekonomi bisa menyentuh 19 persen, yakni Rp 4.531 triliun dari total PDB Rp 24.000 triliun."Pertumbuhan ekonomi digitalnya itu sendiri akan tumbuh delapan kali lipat," kata Mendag.
Pada 2030 mendatang, Lutfi melanjutkan, perdagangan elektronik alias e-commerce masih menguasai peta penguasaan ekonomi digital nasional. Dari total Rp 4.531 nilai ekonomi digital nantinya, Rp 1.900 triliun di antaranya atau sekitar 34 persen disumbang dari e-commerce.
Sementara itu, kontribusi lainnya disumbang oleh skema business to business sebesar 13 persen atau setara Rp 763 triliun, health-tech seperti telemidice sebesar 8 persen atau setara Rp 471,6 triliun, online travel sebesar Rp 575 triliun, industri media online sebesar Rp 191 triliun, dan layanan tumpangan (Gojek-Grab) sebesar Rp 401 triliun. "Dan Fintech juga akan begitu (tumbuhnya)," kata Lutfi.
Digitalisasi ekonomi di Indonesia akan semakin meledak di tahun 2030, imbuh Lutfi, dengan porsi lebih dari 55 persen GDP digital ASEAN berasal dari Indonesia. Nilainya diperkirakan akan menyentuh Rp 417 triliun pada 2030. Apalagi, ujar Mendag, Indonesia punya modal besar dengan adanya 5 startup berstatus unicorn dengan valuasi jumbo.
"Dan ini kita sadar bahwa ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki di masa yang akan datang. Yaitu digital dan communication infrastructure yang penting. Kemudian consumer digital protection yang penting. Tenaga kerja, SDM kerja yang berketrampilan khusus di bidang teknologi juga merupakan salah satu pilar dasar yang penting," kata Lutfi.
Ekonomi digital di Tanah Air, imbuh Lutfi, masih sangat luas untuk digarap. Industri makanan dan minuman misalnya, dari total nilai Rp 3.669 triliun, baru Rp 18 triliun yang tersentuh digitalisasi. "Dan kita juga sadar bahwa ekonomi digital ini bisa mesti tumbuh dengan adanya investasi dan juga dukungan daripada financial asing ke dalam industri digital Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
