REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah mengembangkan proposal Program Hibah Compact-2. Program ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian hibah Compact Development Funding (CDF) senilai 8 juta dolar AS antara Pemerintah lndonesia dan Millennium Challenge Corporation (MCC), lembaga Pemerintah Amerika Serikat, pada 4 Februari 2021 lalu.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga, menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator persiapan dan pengembangan Program Compact-2 dengan sejumlah agenda strategis, salah satunya penandatanganan hibah CDF.

Program ini dibuat untuk menurunkan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nantinya, kata Himawan, Program Compact-2 akan difokuskan pada pembiayaan inovatif untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. 

"Program ini diharapkan dapat memberikan model baru pembiayaan inovatif yang dapat mengatasi permasalahan utama pembangunan ekonomi sehingga ekonomi lokal dapat tumbuh lebih tinggi dan pada akhirnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan," ujar Himawan, Kamis (15/4). 

Hibah CDF ini akan digunakan untuk mendanai kegiatan persiapan dan pengembangan Program Compact-2 yang difokuskan pada dua bidang, yaitu Pembiayaan lnfrastruktur serta Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama UMKM yang dimiliki kaum perempuan. 

Kegiatan yang akan didanai hibah CDF meliputi studi kelayakan, survei, riset dasar, penilaian lingkungan dan sosial, pembiayaan infrastruktur dan UMKM, serta kegiatan lainnya yang dapat menjadi landasan kuat untuk implementasi Program Compact-2.

Tim Pengarah yang terdiri atas perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil yang dibentuk sejak 29 Januari 2021 bertugas untuk memastikan kegiatan persiapan dan pengembangan Program Compact-2 dapat dilaksanakan dengan lancar, partisipatif, transparan dan inklusif. 

"Program Compact-2 Hibah MCC akan dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di lndonesia," tegas Himawan. 

Substansi Program Compact-2 akan selaras dengan program prioritas RPJMN 2020-2024, terutama yang terkait dengan perluasan kapasitas pendanaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0, peningkatan infrastruktur ekonomi dengan fokus pada konektivitas/logistik, dan peningkatan kapasitas usaha serta akses pembiayaan bagi wirausaha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika