REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT Pos Indonesia (Persero) optimistis bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan melalui perseroan dapat meringankan beban masyarakat pada tahun ini. Lebih jauh, pereknomian secara nasional diharapkan bisa mulai bangkit dan bergerak.
"Tahun ini kita sudah salurkan bantuan sosial tunai (BST) dalam tiga tahap. Kita harap ini menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional," kata Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rachmad Djoemadi dalam keterangannya diterima Republika.co.id, Kamis (25/3).
Sebagaimana diketahui, PT Pos Indonesia menjadi lembaga penyalur BST sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga. Bantuan sosial tersebut disalurkan dalam tiga tahap periode Januari-April 2021. Faizal mengatakan, BST itu setidaknya bisa memperkuat daya beli masyarakat.
Adapun total alokasi BST tahun ini sebanyak Rp 12 triliun. Selain itu, ada pula bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp 28,7 triliun, serta program sembako sebanyak Rp 42,5 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, kebijakan counter-cyclical yang dilakukan pemerintah Indonesia dari sisi fiskal maupun moneter terus dilakukan agar dapat meminimalisir implikasi Covid-19 yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat serta bagi kegiatan perekonomian.
“Menurut saya situasinya sekarang sudah membaik setelah tahun lalu kita menerapkan stimulus fiskal. Kami mampu meminimalisir kerusakan ekonomi karena Covid-19," ujarnya.
Ia mengatakan, Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1 persen yang relatif kecil dibandingkan dengan negara Asia lainnya atau bahkan negara-negara G20 dalam hal kontraksi akibat pandemi.
Sejak awal 2021, Indonesia terus berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi, dimulai pada kuartal ketiga tahun lalu, dan beberapa sektor yang juga pulih dengan sangat cepat.
Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021, OECD baru saja merevisi proyeksi mereka untuk Indonesia. Pada tahun 2021 antara 4 persen-4,9 persen, hal tersebut seiring dengan proyeksi IMF juga sekitar 4,8 persen. Proyeksi dari pemerintah sendiri antara 4,5 persen-5,3 persen, dimana kontribusi signifikan dari sisi permintaan, pemulihan konsumsi dan ekspor.“Maka dengan itu kami sangat berharap percepatan pemulihan akan semakin cepat terutama pada kuartal kedua tahun ini dan akan terus berlanjut hingga kuartal terakhir tahun 2021," kata dia.
--
Ikuti Whatsapp Channel Republika