Senin 15 Mar 2021 12:43 WIB

PUPR akan Prioritaskan Pengembangan 128 Kawasan

128 kawasan ini ada di setiap pulau di Indonesia.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya
Pekerja menggunakan traktor saat mengolah tanah untuk tanaman singkong di areal lumbung pangan nasional food estate di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu (6/3). Pemerintah Pusat menargetkan 30 ribu hektare luas lahan untuk Food Estate dengan komoditas singkong di daerah tersebut sudah tergarap secara maksimal pada tahun 2021, guna mendukung program cadangan pangan strategis nasional.
Foto: Antara Foto/Makna Zaezar
Pekerja menggunakan traktor saat mengolah tanah untuk tanaman singkong di areal lumbung pangan nasional food estate di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu (6/3). Pemerintah Pusat menargetkan 30 ribu hektare luas lahan untuk Food Estate dengan komoditas singkong di daerah tersebut sudah tergarap secara maksimal pada tahun 2021, guna mendukung program cadangan pangan strategis nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan terget prioritas yang akan dilakukan pada tahun depan. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan dari 230 kawasan yang ada akan memprioritaskan kepada 128 kawasan di seluruh Indonesia pada 2022.

“Kawasan ini ada di setiap pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Semoga ini bisa jadi acuan,” kata Hadi dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 yang disiarkan secara virtual, Senin (15/3).

Baca Juga

Hadi memastikan, BPIW Kementerian PUPR sudah melakukan rapat koordinasi. Dari rapat tersebut terdapat sejumlah arahan dan kesepakatan dari 13 kementerian dan lembaga terkait kawasan dan prioritas pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR pada 202.

"Kesepakatan tersebut mengacu kepada kebijakan nasional yang berlaku pada RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, dan program usulan dari kementerian lembaga yang terlibat," jelas Hadi.

Dia menuturkan, yang perlu diperhatikan pada 2022 yakni penyelesaian multiyears contract dan kesiapan readiness criteria. Begitu juga dengan dampak pandemi Covid-19 hingga kebijakan pimpinan yang terkini.

Hadi menerangkan, beberapa usulan dari kementerian dan lembaga seperti dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk infrastruktur 2021 mendukung kawasan pariwisata seperti Pelabuhan Likupang, Sanur, Labuan Bajo, Gili Trawangan, Pemenang, dan Gilimas. Begitu juga dengan mendukung kawasan di Pelabuhan Patimban.

Selanjutnya, Kementerian Pertanian mengusulkan adanya dukungan untuk kawasan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sumba tengah. Begitu juga di Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement