REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pasukan keamanan Myanmar dilaporkan mengepung kompleks staf pekerja kereta api yang mogok. Para pekerja mogok menentang junta militer pada Rabu.
Staf kereta api di Yangon adalah bagian dari gerakan pembangkangan sipil yang telah melumpuhkan bisnis pemerintah, termasuk pemogokan di bank, pabrik, dan toko sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari.
Pasukan keamanan telah menindak dengan kekuatan yang meningkat setiap hari, protes nasional, meninggalkan negara Asia Tenggara itu dalam kekacauan. "Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan 1.900 orang telah ditangkap sejak kudeta," kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok advokasi.
Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan pasukan keamanan di dekat kompleks staf kereta api. Satu orang yang terlibat dalam pemogokan mengatakan melalui telepon bahwa mereka khawatir akan segera ditindak dengan kekerasan. "Saya pikir mereka akan menangkap kami. Tolong bantu kami," kata orang itu, yang meminta untuk diidentifikasikan hanya sebagai Ma Su dan bukan nama lengkap mereka.
Dalam siaran langsung Facebook dari daerah tersebut, orang-orang meneriakkan: "Apakah kita staf bersatu? Ya, kita bersatu" dan seorang komentator mengklaim bahwa polisi mencoba untuk membubarkan barikade dan mengancam akan menembak.
Detail tidak dapat diverifikasi secara independen. Pejabat polisi dan tentara tidak menanggapi permintaan komentar.
Di kota kedua Myanmar, Mandalay, pengunjuk rasa melakukan aksi duduk pada Rabu, meneriakkan: "Resolusi harus menang".
Pada Selasa, Zaw Myat Linn, seorang pejabat dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, meninggal dalam tahanan setelah dia ditangkap, tokoh pihak kedua yang meninggal dalam tahanan dalam dua hari."Dia terus berpartisipasi dalam protes," kata Ba Myo Thein, anggota majelis tinggi parlemen yang dibubarkan.
Penyebab kematiannya tidak jelas. Dalam siaran langsung Facebook sebelum dia ditahan, Zaw Myat Linn mendesak orang-orang untuk terus memerangi tentara. "Bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami."
Penumpasan di media
Polisi pada Selasa juga menindak media independen, menggerebek kantor dua saluran berita dan menahan dua jurnalis. Setidaknya 35 jurnalis telah ditangkap sejak kudeta 1 Februari, Myanmar Now melaporkan, 19 di antaranya telah dibebaskan.
Beberapa polisi telah menolak perintah untuk menembak pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dan telah melarikan diri ke negara tetangga India."Karena gerakan pembangkangan sipil mendapatkan momentum dan protes yang diadakan oleh pengunjuk rasa anti-kudeta di berbagai tempat, kami diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa," kata empat petugas dalam pernyataan bersama kepada polisi di kota Mizoram, India.
"Dalam skenario seperti itu, kami tidak punya nyali untuk menembak orang-orang kami sendiri yang merupakan demonstran damai," kata mereka.
Pada waktu yang sama Di New York, Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati pernyataan mengutuk kudeta di Myanmar, menyerukan pengekangan oleh militer dan mengancam akan mempertimbangkan "tindakan lebih lanjut.
"Pembicaraan tentang pernyataan itu kemungkinan akan berlanjut, kata para diplomat, setelah China, Rusia, India dan Vietnam semuanya menyarankan amendemen pada Selasa malam untuk draf Inggris, termasuk penghapusan referensi untuk kudeta dan ancaman untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
