REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menerbitkan peraturan menteri (permen) BUMN tentang penyertaan modal negara (PMN) pada pekan ini. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Permen BUMN tersebut akan mengatur ketentuan BUMN yang dapat menerima PMN.

"Sudah pasti terdapat perubahan dan esensi, yang perlu kita lihat bahwa PMN ini akan dibagi menjadi tiga kategori," ujar Arya di Jakarta, Rabu (3/3).

Arya memerinci, poin pertama ialah PMN akan diberikan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah seperti PMN kepada Hutama Karya yang mendapat tugas membangun jalan tol pada 2021.

Kedua, PMN untuk BUMN yang memerlukan restrukturisasi atau mengalami kerugian sehingga membutuhkan penambahan modal.  Arya mengambil contoh pemberian PMN kepada holding asuransi, IFG, untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ketiga, BUMN yang membutuhkan dana untuk aksi korporasi seperti PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang sedang mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) serta PT Pelindo III yang memerlukan PMN untuk pengembangan pelabuhan pariwisata terbesar Indonesia di Bali.

"Jadi ada tiga prinsip utama di mana BUMN yang memenuhi tiga prinsip tersebut yang boleh diberikan PMN. Dengan adanya tiga hal tersebut diharapkan tidak ada lagi yang aneh-aneh, misalnya tiba-tiba muncul ada BUMN terima PMN," ucap Arya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika