REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting / FMCBG) yang pertama di bawah Presidensi Italia. Pada pertemuan ini dibahas dua agenda, yakni Ekonomi Global dan Aksi Kebijakan untuk Pemulihan Transformatif dan Berkeadilan (Global Economy and Policy Actions for a Transformative and Equitable Recovery), dan Isu-Isu Sektor Keuangan (Financial Sector Issues).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan. Pada 2021, Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang cukup besar untuk penanganan Covid-19.
“Di tengah kebutuhan belanja negara yang masih besar dan penerimaan negara yang terbatas, Indonesia secara perlahan juga akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/3).
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi pentingnya pemulihan ekonomi yang kuat dan merata. Mereka menegaskan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global melalui pendekatan multikulturalisme yang lebih kuat.
Pemulihan ekonomi global pada tahun ini diperkirakan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaksinasi, dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara. Namun, proyeksi pemulihan ekonomi masih menghadapi ketidakpastian dan belum merata di seluruh negara.
Belajar dari pengalaman krisis pada masa lalu, G20 menekankan pentingnya menghindari pengurangan stimulus yang terlalu dini agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, para menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmennya dalam membantu negara-negara miskin (low income countries), menghadapi peningkatan beban utang akibat pandemi melalui restrukturisasi utang dalam kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment.
Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang, dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.
Terkait perpajakan internasional, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi urgensi reformasi sistem perpajakan, yang dapat merespon tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap perekonomian. G20 mendorong tercapainya a global and consensus-based solution pada pertengahan tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika