REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai bahwa vaksin mandiri oleh perusahaan dapat mempercepat program vaksinasi pemerintah. Hal itu juga dapat mendorong produksi yang selama ini terhambat oleh pandemi.

"Vaksin mandiri it's okay, itu mempercepat vaksinasi sehingga dapat mendorong produksi terutama di industri padat karya," ujar Rusli Abdullah ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (17/2).

Melalui vaksin mandiri, lanjut dia, masyarakat akan lebih percaya diri untuk kembali beraktivitas normal sehingga dapat menggerakkan aktivitas perekonomian nasional. Ia berharap program vaksinasi mandiri oleh perusahaan mengutamakan perusahaan-perusahaan padat karya seperti tekstil, elektronik, otomotif, manufaktur, dan logistik.

"Sebab sektor-sektor itu cukup besar kontribusinya terhadap ekonomi nasional," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, vaksin mandiri juga mengutamakan perusahaan-perusahaan yang berada di zona merah. "Perlu dipertimbangkan aspek regionalnya, terutama epinsentrum pandemi seperti Jabodetabek," ucapnya.

Di samping itu, kata Rusli, vaksin mandiri oleh perusahaan juga dapat mempercepat tercapainya target kekebalan kelompok (herd immunity) setidaknya mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia.

Kendati demikian, Rusli mengatakan bahwa program vaksinasi mandiri oleh perusahaan tidak boleh dibebankan kepada karyawan, melainkan ditanggung oleh masing-masing perusahaannya. Maka itu, ia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan vaksin mandiri.

"Insentif itu sebagai kompensasi pemerintah kepada perusahaan yang melaksanakan vaksin mandiri, karena pada dasarnya vaksin harus dapat diakses secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan saat ini tengah menghimpun data jumlah perusahaan yang akan mengikuti program vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk karyawan dan keluarga karyawannya. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, juga melakukan sosialisasi terkait hal ini dan ternyata antusiasme swasta dari berbagai sektor sangat tinggi untuk mengikuti program ini," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani.

Menurut Rosan, minat besar untuk berpartisipasi ditunjukkan khususnya perusahaan-perusahaan padat karya dan perusahaan yang berada di zona merah. Antusias juga ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan dari sektor perbankan, manufaktur, tekstil, logistik dan sektor lainnya yang sudah mendaftar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika