REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan adanya komitmen kuat untuk menjaga tata kelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authority (INA) agar terhindar dari risiko tindak kriminal. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditanya mengenai jurusnya agar lembaga pengelola Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru saja dibentuk ini tidak bernasib sama dengan 1MDB (1 Malaysia Development Berhad), perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah negeri jiran.

Menkeu mengaku, kekhawatiran mengenai potensi LPI berujung salah tata kelola seperti 1MDB sudah kerap disampaikan kepadanya selama ini. Bahkan, sejak awal, ide pendirian SWF hingga penyusunan UU Cipta Kerja, ujar Sri Mulyani, pertanyaan dan masukan soal ini berkali-kali disampaikan kepada pemerintah. 

"Presiden jelas menyampaikan, beliau tidak ingin terjadi 1MDB. Sehingga, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus bisa membuktikan Indonesia memiliki sebuah institusi investasi, yaitu SWF yang ditatakelolakan dengan baik," ujar Sri dalam keterangan pers di kantor presiden, Selasa (16/2). 

Tata kelola yang baik, menurut Sri, menjadi sabuk pengaman agar INA-SWF bisa optimal menjalankan tugasnya dengan menggandeng mitra investasi potensial. Demi mewujudkan tata kelola yang unggul itu, Sri menekankan bahwa pihaknya selalu mengutamakan rekam jejak masing-masing kandidat dalam memilih anggota dewan pengawas dan dewan direksi. 

"Titik beratnya adalah mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka, reputasi mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko," katanya. 

Presiden Jokowi pun, imbuh Menkeu, juga meyakini profesionalitas dan rekam jejak yang baik dari seluruh jajaran dewas dan dewan direksi menjadi modal utama untuk memastikan INA-SWF tidak berakhir nasibnya seperti 1MDB milik Malaysia. 

"Presiden sampaikan, beliau berikan dukungan politik sepenuhnya sesuai pidato Presiden tadi. Beliau mengharapkan seluruh lembaga negara, seperti DPR BPK dan lainnya untuk bisa mendukung dan membantu menjaga SWF," ujar Sri. 

INA-SWF dibentuk pemerintah untuk menambah opsi pendanaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sementara itu, dikutip dari arsip berita Republika, 1MDB di Malaysia didirikan untuk mendorong inisiatif strategis bagi pembangunan ekonomi jangka panjang sekaligus menjalin kemitraan global. Perusahaan ini juga berfungsi mempromosikan investasi asing secara langsung. 

Pada 2015 sejumlah media massa, satu di antaranya Wall Street Journal, menyebut, 1MDB telah digunakan untuk menyedot dana negara ke rekening pribadi Najib Razak yang kala itu masih menjabat perdana menteri. Kabar ini pun cukup menggemparkan Malaysia. Otoritas berwenang dari setidaknya enam negara, termasuk Amerika Serikat, kemudian turut menyelidiki skandal multimiliar dolar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika