Sartono mengatakan, untuk meterai Rp 10 ribu tersebut saat ini masih belum bisa diedarkan karena masih menunggu instruksi dari Kementerian Keuangan. Ia mengatakan, tujuan diberlakukan tarif meterai Rp 10 ribu itu adalah membantu pelaku UMKM dan masyarakat luas dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau serta kenaikan batas nominal nilai mata uang dalam dokumen dari Rp 1 juta menjadi lebih dari Rp 5 juta.
Selain itu, pemberlakuan meterai baru ditujukan untuk meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas serta memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Bagaimana dengan masyarakat yang masih memiliki meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000?
Sartono menjelaskan, cara menggunakan meterai kombinasi tersebut adalah ditempel sejajar atau horizontal, tidak boleh ditindih. Kedua meterai yang ditempel harus dikenai tanda tangan atau cap.
Dalam menginformasikan penggunaan meterai tersebut pihak kantor pos telah melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media cetak. Sartono menyebut, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak juga sudah melakukan sosialisasi ke masing-masing instansi.
Menurut Sartono, pihak Kantor Pos tidak melayani pengembalian meterai bagi masyarakat yang masih memiliki materai lama karena setiap materai yang keluar dari pihak Pos sudah dianggap terjual dan uangnya langsung disetorkan ke rekening Dirjen Pajak.
"Selain itu, risikonya juga cukup besar sebab kami tidak mengetahui apakah materai yang dikembalikan itu asli atau palsu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
