Kamis 10 Dec 2020 16:21 WIB

Wapres Minta Kepala Daerah Perbaiki Iklim Usaha

Kemajuan ekonomi daerah akan berdampak pada ekonomi nasional.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Wapres meminta kepada daerah untuk memperbaiki iklim usaha di daerahnya.
Foto: dok. KIP/Setwapres
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Wapres meminta kepada daerah untuk memperbaiki iklim usaha di daerahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta kepala daerah terus memperbaiki iklim usaha di daerahnya masing-masing. Kemajuan usaha di daerah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga perekonomian nasional.

"Kepada para kepala daerah, saya mengharapkan agar terus memperbaiki iklim usaha di daerah masing-masing," ungkap Kiai Ma'ruf saat menghadiri secara virtual acara Penganugerahan Penghargaan Upakarti dan Penghargaan Desain Produk Industri Terbaik (IDGS) 2020 di Jakarta, Kamis (10/12).

Baca Juga

Kiai Ma'ruf mengatakan, salah satu yang perlu didorong adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terus dapat berkembang. Sebab, Pemerintah  memandang sektor UMKM dapat membangkitkan kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan juga sebagai motor pemulihan ekonomi.

Karenanya UMKM menjadi salah prioritas utama yang ingin dipulihkan pemerintah pascapandemi Covid-19. Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 350 triliun atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMKM. 

"Khusus untuk UMKM diberikan dukungan anggaran lebih dari Rp 123 triliun selain berbagai insentif, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari Rp 100 triliun," ungkapnya 

Kiai Ma'ruf menjelaskan, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia kali ini sangat berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya. Jika selama ini krisis ekonomi diawali krisis finansial, saat ini justru sektor riil terdampak lebih dahulu. 

Di sektor rumah tangga, masyarakat mengurangi atau menunda aktivitas ekonomi seperti konsumsi, kecuali konsumsi bahan pokok. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Bappenas, usaha kecil dan menengah terdampak paling besar.

"Sekitar 80 persen usaha kecil dan menengah penjualannya menurun lebih dari 20 persen," kata Wapres.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement