REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Islam merupakan mayoritas di negeri ini, yaitu sekitar 90 persen. Namun faktanya, kontribusi di dalam bidang ekonomi dan bisnis tampak masih kecil.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, dari 10 orang terkaya di negeri ini hanya satu orang  yang Muslim. Padahal Muslim merupakan mayoritas di Tanah Air.

"Tanpa mengecilkan umat agama tertentu, saya rasa ekonomi umat Islam harus naik kelas," kata Anwar dalam rilis yang diterima Republika, Senin (7/12). 

Dari fakta yang ada, secara makro hal itu tentu sangat merugikan bangsa karena kontribusi umat Islam dalam peningkatan Produk domestik bruto (PDB) kurang maksimal. MUI serta umat, kata dia, perlu membicarakan masalah ini  untuk memberikan perhatian bagaimana ekonomi umat dari kelas mikro menjadi usaha besar. 

"Dan teman-teman dari usaha besar yang sudah ada sekarang ini tidak perlu takut karena strategi kita bukan mengecilkan yang besar tapi membesarkan yang kecil dan yang menengah," ujarnya. 

Hal ini pun dinilai sangat penting untuk dilakukan bukan hanya untuk memperbesar PDB, tetapi juga untuk meningkatkan daya serap dunia usaha terhadap tenaga kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan  yang akhir-akhir ini tampak semakin membesar akan bisa berkurang secara signifikan. Untuk itu peran pemerintah  dalam hal ini, kata dia, tentu jelas sangat diharapkan karena pemerintah merupakan salah satu institusi yang paling besar belanja atau demandnya. 

"Peran pemerintah dibutuhkan sehingga jelas-jelas akan bisa meningkatkan kurva permintaan yang akan diantisipasi oleh dunia usaha dengan meningkatkan produksi dan supplynya," ungkapnya. 

Dia pun mengimbau, strategi pemerintah dalam hal ini hendaknya diarahkan dan diprioritaskan bagi ekonomi UMKM. Untuk itu, dia menilai, kebijakan fiskal pemerintah seharusnya benar-benar berpihak pada UMKM sehingga UMKM  bisa bangkit kembali dan permintaan tenaga kerja jelas akan meningkat tajam dan masalah pengangguran serta kemiskinan bisa kita tekan dan atasi  secara signifikan. 

Hal ini pun, kata dia, dilihat penting oleh MUI  karena  ikut bertanggung jawab bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya supaya penyakit-penyakit ekonomi di negeri ini segera diobati. 

Hal itu agar pemerataan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bisa tegak di negeri ini. "Sehingga negeri ini benar-benar terwujudlah menjadi negeri yang kita cita-citakan, dimana rakyatnya hidup dengan aman, tentram,  damai, dan bahagia," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika