REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus, menilai penunjukan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim merupakan keputusan yang tepat, mengingat selama ini Syahrul memiliki prestasi yang sangat baik di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Tentunya ini adalah suatu tindakan yang tepat karena penanganan dari produk kelautan sebetulnya tidak begitu berbeda dengan produk pertanian," ujar Firdaus, seperti dalam siaran pers, Kamis (3/12).
Menurut Firdaus, program-program kerja yang ada di Kementan bisa diterapkan juga di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terlebih KKP saat ini memiliki masalah besar pada akurasi data budidaya dan ekspor lobster.
"Kata kuncinya ada pada data. Selama masa kepemimpinan Pak Syahrul, data Kementan menjadi lebih baik. Saya kira di KKP juga beliau (Mentan) bisa mengadopsi atau memperbaiki data yang lebih baik," katanya.
Seperti diketahui, program satu data pertanian merupakan program 100 hari kerja Mentan Syahrul usai ditunjuk Presiden menjabat sebagai Menteri Pertanian. Hal ini dilakukan Syahrul supaya mampu menyusun program berdasarkan data yang komprehensif.
"Kami berharap bagaimana teknologi digunakan untuk bisa mendapatkan data pertanian secara akurat ini bisa juga dilakukan di KKP," ucapnya.
Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo ditunjuk Presiden sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020.
Mengenai hal ini, Syahrul berjanji akan melakukan pengawalan seluruh aktivitas dan kegiatan di Kementerian Perikanan. Dia berharap konsepsi yang sudah terprogram di KKP mampu berjalan dengan baik serta meminta percepatan anggaran 2020 terus dilakukan.
"Saya akan mengawal aktivitas-aktivitas rutin yang ada di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika