REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, mengatakan, untuk dapat kembali membuka destinasi wisata diperlukan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan terkait. Wishnutama mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait untuk menyiapkan destinasi wisata agar dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara (wisman).
“Membuka kembali destinasi wisata terlebih lagi untuk perbatasan internasional atau menerima wisawatan mancanegara tidak sesederhana mengatakannya, kompleksitasnya cukup tinggi, begitu juga kalau kita bicara travel bubble. Diperlukan upaya bilateral untuk menghasilkan kesepakatan antar dua negara terkait, seperti menerapkan standar protokol kesehatan yang sama,” kata Wishnutama dalam keterangan resminya, Jumat (27/11).
Wishnutama menuturkan, saat ini, Kemenparekraf terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur, Kementerian Perhubungan dalam menyiapkan akomodasi terkait seat capacity, dan koordinasi dengan Polri untuk memperkuat keamanan dan keselamatan melalui polisi pariwisata.
Selain itu, juga melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri BUMN untuk membahas rencana dibuka kembalinya destinasi wisata di Bali bagi wisatawan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, mengatakan, mengingat saat ini Bali sedang menekan angka penularan Covid-19, maka diperlukan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk membuka kembali destinasi wisata di Bali.
“Bali telah menerapkan protokol kesehatan sejak Juli 2020, bekerja sama dengan industri-industri yang kebetulan sudah memiliki sertifikat LSU, hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa aman dan percaya bagi wisatawan,” kata Putu.
Putu juga mengatakan Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, karena sektor itu menampung sebanyak 1,245 juta tenaga kerja. Selain itu pariwisata juga menghasilkan devisa dan memberikan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi.
“Karena itu, diperlukan analisis kajian secara selektif, terbatas, dan bertahap untuk melakukan reopening destinasi wisata,” kata Putu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika