Kamis 19 Nov 2020 16:55 WIB

Joe Biden Menang Pilpres, Kadin Minta Pemerintah RI Lobi AS

USTR tak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya
Bendera Indonesia dan Amerika Seikat
Foto: Ilustrasi
Bendera Indonesia dan Amerika Seikat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) agar tetap mempertahankan fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP). Hal itu terkait kemenangan Joe Biden atas incumbent Donald Trump dalam pemilihan Presiden AS.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, upaya negosiasi tersebut penting karena US Trade Representative (USTR) di WTO yang tidak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang. Menurutnta, Indonesia dan AS, perlu mengembangkan cara lain dalam menciptakan skema preferensi dagang yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi dan lebih permanen bagi pelaku usaha Indonesia.

Baca Juga

“Kadin mendukung bila pemerintah Indonesia dan AS akan mengembangkan skema kerja sama perdagangan yang baru secara bilateral selain GSP,” ujarnya dalam Jakarta Food Security Summit (JFSS) hari kedua, Kamis (19/11). Ia menyebutkan, satu di antaranya yang masih dalam pembahasan, yaitu Limited Trade Deal (LTD). 

LTD dinilai akan memberikan fasilitas khusus bagi produk unggulan dan potensi ekspor Indonesia. Khususnya dalam membentuk supply chain produksi antara Indonesia-AS. 

AS merupakan mitra dagang terbesar Indonesia keempat setelah China, Jepang, dan Singapura. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, nilai perdagangan Indonesia-AS mencapai 28,6 miliar dolar AS pada 2018.

Pada kesempatan serupa, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan  Perikanan Yugi Prayanto menyatakan, guna menopang kinerja ekspor selain perikanan tangkap, perikanan budi daya sangat menjanjikan. Maka perlu ada kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan observasi dan eksploitasi budi daya perikanan. 

“Perlu konsolidasi nasional pelaku usaha perikanan agar terjadi kesamaan langkah dan strategi meningkatkan produksi. Sekaligus menghadapi persyaratan global yang semakin ketat,” katanya. 

Yugi melanjutkan, pemerintah dan pelaku usaha perikanan juga perlu memperkuat supply chain dalam  sistem logistik ikan nasional. Ini bertujuan menghasilkan efisiensi dan daya saing produk perikanan di pasar global.

Menurut Yugi, Indonesia memiliki lima komoditas perikanan andalan ekspor. Namun permasalahannya, hilirisasi produk perikanan di Tanah Air masih rendah. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement