REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2020 ini mendapatkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun. Dari anggaran tersebut hingga Oktober, realisasi baru menginjak 60 persen.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan tersendatnya realisasi PMN karena memang beberapa proyek terlambat pengerjaannya. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat ruang gerak barang dan orang menjadi terhambat.
"Alokasi ini kami fokuskan untuk proyek pembangkit. Pembangunan transmisi dan listrik desa. Beberapa proyek pembangkit memang mengalami keterlambatan karena adanya pandemi covid-19," ujar Zul di Komisi XI, Rabu (18/11).
Realisasi PMN pada 2019 lalu juga tecatat belum 100 persen, rinci Zul. Ia menjelaskan PLN mendapatkan alokasi PMN pada 2019 sebesar Rp 6,5 triliun. Namun dari dana tersebut hanya terserap 87 persen. Alokasi dana tersebut untuk pembangunan Gardu Induk, Distribusi dan Listrik Desa.
"Sedangkan pada tahun 2016 kami mendapatkan Rp 23,6 triliun yang sudah terserap 100 persen dan 2015 mendapatkan alokasi Rp 5 triliun yang juga terserap 100 persen," ujar Zul.
Pada tahun depan, Zul mengatakan PLN mendapatkan alokasi PMN lagi sebesar Rp 5 triliun. PLN akan menggunakan dana tersebut untuk wilayah regional, yaitu 37 persen untuk regional Sumatera, 28 persen untuk regional Jawa dan Bali, dan 34 persen untuk Indonesia Timur.
"Dana ini bermanfaat untuk bisa memberikan akses kelistrikan bagi masyarakat tanpa harus kami mencari funding lagi," ujar Zul.