Rabu 18 Nov 2020 06:22 WIB

Ini Keuntungan dan Tantangan Bidenomics ke Indonesia

Sertifikasi terkait lingkungan hidup mungkin akan diterapkan secara lebih disiplin.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolandha
Ekonom Institute Development for Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebutkan, terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat (AS) merupakan era baru bagi global.
Foto: EPA-EFE/Robert Deutsch
Ekonom Institute Development for Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebutkan, terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat (AS) merupakan era baru bagi global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute Development for Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebutkan, terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat (AS) merupakan era baru bagi global. Indonesia pun akan terkena dampak positif maupun tantangannya dalam kebijakan ekonomi era Biden atau kerap disebut sebagai Bidenomics.

Potensi terbesar bagi Indonesia adalah peningkatan nilai ekspor beberapa komoditas. Mulai dari baju, pakaian jadi dan alas kaki hingga produk perikanan yang selama ini sudah diekspor ke Negeri Paman Sam.

Baca Juga

Peningkatan ini dikarenakan Biden berencana menaikkan upah minimum federal yang akan meningkatkan daya beli masyarakat AS, terutama kelompok menengah dan ke bawah. "Ini akan berdampak pada permintaan-permintaan produk, termasuk produk Indonesia," tutur Bhima dalam  Webinar Market Outlook 2021, Selasa (17/11).

Sementara itu, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah produk yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan lingkungan hidup. Sebab, Bhima menuturkan, Bidenomics akan fokus pada kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan. Tidak terkecuali pada komoditas ekspor Indonesia.

Bhima menjelaskan, sertifikasi organik dan sertifikasi terkait lingkungan hidup kemungkinan akan diterapkan secara lebih disiplin terhadap produk-produk ekspor seperti Crude Palm Oil (CPO) dan kopi asal Indonesia. "Kemudian sertifikasi kesehatan yang lebih ketat," katanya.

Bhima menyebutkan, sertifikasi lingkungan hidup ini harus mulai jadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan Indonesia. Ke depannya, produk-produk yang ditawarkan di ritel AS bisa saja harus melalui proses audit terlebih dahulu secara ketat. Termasuk aspek pembukaan lahan baru dan kerusakan lahan untuk produksi produk tersebut.

Oleh karena itu, Bhima mengatakan, perusahaan Indonesia sebaiknya diwajibkan memiliki standardisasi terkait sertifikasi perusahaan sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) ataupun Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Urgensi itu semakin tinggi mengingat kemungkinan penerapan hambatan non tarif pada perdagangan di era Bidenomics. Berbeda dengan kebijakan Donald Trump yang banyak menggunakan tarif untuk menghambat ekspor dari negara lain, Biden diperkirakan lebih aktif dalam hambatan non tarif guna menekan defisit neraca perdagangan.

Salah satu hambatan nontarif yang bisa saja diberlakukan Biden adalah terkait sertifikasi lingkungan hidup. Artinya, produk yang tidak memiliki sertifikasi pro lingkungan akan dikenakan tarif atau diberi kesulitan dalam mengakses pasar AS. 

"Ini yang harus diantisipasi," ujar Bhima. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement