REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penyerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan Kamis (4/11) mencapai Rp 376,16 triliun. Total tersebut setara dengan 54,1 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah, Rp 695,2 triliun.

Meski masih di bawah 60 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, penyerapan PEN sudah menunjukkan tren positif. Khususnya jika dibandingkan dengan realisasi pada semester I yang hanya Rp 124,62 triliun atau baru 17,9 persen dari pagu.

Sri mencatat, terjadi pertumbuhan 31,9 persen tiap bulan dari semester satu hingga November ini. Ia memastikan, akselerasi penyerapan akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga lain.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dengan kementerian lain," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD secara virtual, Senin (9/11).

Dari data yang disampaikan Sri, terlihat bahwa realisasi sampai dengan Oktober sedikit melandai. Hal ini karena adanya beberapa program yang sudah terserap hampir 100 persen. Di antaranya, Program Keluarga Harapan, bantuan beras dan kartu prakerja.

Sejumlah program kerja baru akan tersalurkan pada November, seperti subsidi bantuan gaji termin kedua. Penyaluran ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan di bulan ini maupun secara keseluruhan.

Sampai awal November, penyerapan terbesar terjadi pada perlindungan sosial. Realisasinya mencapai Rp 177,05 triliun atau 75,6 persen dari pagu Rp 234,33 triliun. Sri mengatakan, akselerasi yang cepat pada pos ini dikarenakan adanya beberapa program eksisting atau sudah lama berjalan seperti PKH dan kartu sembako.

Realisasi pada akhir tahun diyakini dapat mendekati 100 persen karena target dan jadwal disbursement yang relatif sudah jelas. Tapi, Sri mencatat, perlu adanya percepatan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang baru terserap 18,14 triliun atau 57 persen dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tingkat penyerapan yang tinggi juga tercatat di pos dukungan UMKM. Dari total pagu Rp 114,81 triliun, sudah 82,4 persen di antaranya, atau sekitar Rp 94,6 triliun, tersalurkan. Realisasinya diproyeksikan mencapai 100 persen dengan didorong oleh realisasi Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) dan subsidi bunga UMKM.

Sementara itu, pos kesehatan sudah terserap 33,1 persen atau Rp 32,15 triliun dari pagu Rp 97,26 triliun. Terjadi peningkatan yang signifikan pada Oktober dikarenakan realisasi biaya klaim serta pembelian sarana prasarana dan alat kesehatan.

Sri mengatakan, apabila dana kesehatan tidak terserap 100 persen, pemerintah akan melakukan earmarking atau alokasi kembali anggaran sebesar Rp 29,23 triliun. "Tujuannya untuk kebutuhan antisipasi Covid-19 dalam bentuk vaksinasi dan kebutuhan di tahun 2021," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika