Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Pemerintah terus berupaya membangkitkan UMKM melalui platform digital atau go online lewat program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Upaya go digital tak lepas dari perkembangan teknologi internet serta imbauan social distancing selama pandemi.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, mengatakan bahwa digitalisasi bisa mengakselerasi perekonomian yang terkoreksi akibat pandemi. BI yang mendukung digitalisasi pembayaran UMKM dengan meluncurkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) telah mencatatkan kenaikan UMKM pemakai QR Code.

Baca Juga: Kabar Gembira, Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Halal bagi UMKM

"Sampai saat ini sudah mencapai 5 juta lebih merchant UMKM yang tercatat QRIS," katanya dalam Webinar Katadata bertema 'Strategi Platform Digital Memangkitan BBI', Selasa (27/10/2020). 

QRIS bertujuan agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu. Karena telah berstandar, QRIS dapat digunakan lintas platform. Sebagai gambaran, A pengguna GoPay, lalu B punya OVO, C punya DANA, dan D punya LinkAja. Mereka semua bisa bertransaksi pada merchant yang melayani pembayaran nontunai dengan QRIS.

"Yang utamanya lagi sumber dana yang bisa digunakan melalui kanal QRID ini macam-macam, bisa dari tabungan, dari kartu debet, uang elektronik, kartu kredit," tambah Filianingsih.

BI, menurutnya, juga telah memperpanjang pemberian diskon bagi UMKM yang menggunakan QRIS. "Jadi, biaya yang harus dibayarkan oleh merchant yang menggunakan QRIS menjadi 0% untuk merchant mikro. Yang tadinya sampai September kita perpanjang sampai Desember 2020 sesuai kesepakatan dengan ASMI," ucapnya.

Untuk mengimbangi masifnya pembayaran nontunai, kata Filia, bank sentral juga memitigasi risiko dengan mengeluarkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025. "Blue print ini esensinya, kita ingin menciptakan ekosistem yang sehat bagi ekonomi keuangan digital, ada tiga esensi kebijakan (di dalamnya)," lanjut Filia.

Ketiga esensi kebijakan itu mencakup restrukturisasi industri sistem pembayaran, membangun infrastruktur sistem pembayaran yang bisa saling bekerja sama dan terhubung, serta membangun pencatatan dan pendataan yang bisa diakses semua orang.

Berkenaan itu, dompet digital seperti DANA pun turut ambil bagian. DANA bahkan telah melakukan berbagai strategi seperti memberikan fasilitas akun bisnis, pendampingan, membantu promosi usaha kepada pelaku UMKM. Termasuk, mendukung program QRIS agar makin dikenal oleh pelaku usaha dan masyarakat.

"Jadi dari yang ditargetkan oleh BI untuk membuat sekitar 2 juta UMKM Go Digital, DANA mendapat peran untuk mendigitalisasikan 150 ribu," kata CEO DANA Indonesia, Vincent Iswara. Target 150 ribu UMKM ini kata Vincent akan dicapai pada akhir 2020 dengan tiga langkah.

Langkah yang pertama adalah membuat proses yang sangat mudah bagi UMKM, yang diwujudkan dalam produk Dana Bisnis. "Dana Bisnis adalah untuk bisa meng-on board UMKM tersebut untuk go digital dengan cara lebih cepat dan mereka bisa langsung masuk ke ekosistem QRIS," jelas Vincent.

Kedua setelah tergabung dalam Dana Bisnis; UMKM akan mendapat pendampingan, antara lain pelatihan tentang bagaimana melakukan transaksi, membangun branding, dan lain-lain. Langkah terakhir adalah promosi. Artinya, DANA akan mempromosikan para UMKM ini yang sudah masuk ke Dana Bisnis kepada user DANA yang saat ini sudah mencapai 45 juta.

"Kita memberitahukan ke pengguna, merchant UMKM yang sudah di-on-board di ekosistem, misalnya ada yang butuh potong rambut, kita beritahu merchant UMKM yang sudah bisa pakai QRIS," papar Vincent.

Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijadi Pangerapan mengapresiasi hadirnya QRIS. "Dengan QRIS ini, ini enak, nggak pakai uang kembalian, nyaman, mau ke pasar, ke kaki lima kita tidak perlu pegang lagi," kata Semuel.

QRIS menurutnya menjadi solusi karena selain memudahkan transaksi juga sekaligus mencatatkan transaksi. Dengan pencatatan tersebut akan membantu dalam menghitung proyeksi ekonomi dan melihat lebih jelas perilaku belanja masyarakat.

Di luar hal tersebut, kata Semuel, di Indonesia ada tiga hal penting sebagai syarat untuk mengantar UMKM Go Digital. Pertama infrastruktur yang belum merata dan harus terus disiapkan. "Sampai saat ini ada 12.500 desa belum mendapat akses internet," katanya.

Kedua sistem logistik yang masih harus diperbaiki sehingga UMKM yang ingin mengirimkan barang tidak mengalami kesulitan lagi meski dikirim dari atau ke pelosok. Dan ketiga adalah sistem pembayaran yang harus terus dikembangkan.

Sementara itu, juga ada sejumlah tantangan bagi UMKM Indonesia untuk go digital. Selain masalah infrastruktur, kulitas SDM masih harus digenjot. Belum semua UMKM memahami dan bisa berdaptasi dengan cepat dalam ekosistem digital sehingga membutuhkan pendampingan dan pelatihan. Tantangan berikutnya adalah peningkatan kualitas produk UMKM.

"Jangan kita sibuk mencarikan akses saja, tapi juga perlu membina agar UMKM bisa meningkatkan kualitas produknya," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika