REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul karena pandemi Covid-19. Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan menyampaikan, para pelaku wisata ramah Muslim di Indonesia juga turut merasakan dampak krisis akibat pandemi.
"Tidak hanya berkurang secara pendapatan, tetapi bahkan sebagian usaha perjalanan wisata, hotel, penginapan ramah Muslim, hingga restoran dan destinasi wisata harus tutup operasional dalam jangka waktu yang cukup lama," katanya, beberapa waktu lalu.
Tentu hal ini sangat berdampak pada keberlanjutan bisnis para pelaku usaha di bidang pariwisata ini. Sebagai perkumpulan pelaku dan pegiat wisata ramah muslim, PPHI berupaya untuk senantiasa menebarkan semangat optimisme tersebut kepada seluruh anggota.
Salah satunya, melalui kegiatan rangkaian acara Indonesia Halal Tourism Summit (IHTS) 2020 yang dilaksanakan pekan lalu. Berbagai acara telah dilakukan bersama dengan panitia Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dan Bank Indonesia.
Seperti pameran virtual bagi pelaku usaha wisata, diskusi dan temu ramah dengan pemangku kepentingan pariwisata di Indonesia, dan juga sharing business dengan pelaku usaha lainnya. Semuanya dilakukan dalam mencari strategi terbaik untuk bertahan di tengah krisis saat ini.
Konferensi internasional dilakukan yang merupakan acara akhir yang tergabung ke dalam IHTS 2020. Ini menjadi salah satu cara berbagi strategi dan prediksi dalam menghadapi fenomena baru selepas pandemi nanti.
Ketua pelaksana IHTS 2020, Noveri Maulana juga mengungkapkan, pelaksanaan konferensi internasional ini sekaligus untuk meneguhkan kembali semangat kebangkitan industri pariwisata halal di Indonesia. Diharapkan banyak insight bisnis dan strategi terkait pengembangan usaha di bidang industri pariwisata halal di Indonesia.
Selain itu, acara ini diharapkan juga bisa memberi citra positif di mata turis Muslim internasional. Diharapkan nanti kunjungan wisatawan mancanegara juga perlahan akan semakin meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika