REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan akan mengikuti arahan pemerintah mengikuti aksi penggabungan atau merger bank syariah BUMN. Hanya saja, saat ini perseroan sedang menyiapkan bank umum syariah (BUS) BTN yang saat ini masih berstatus unit usaha syariah (UUS).
Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan saat ini perseroan masih belum bisa mengikuti aksi merger bank syariah BUMN. “Kita belum ikut proses merger yang dilakukan oleh tiga bank Himbara namun arahan pemegang saham karena transaksi merger adalah holder action maka perseroan akan mengikuti arahannya seperti apa. Jadi mungkin kalau dari sisi apakah ikutan, nanti akan ikutan,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Kamis (22/10).
Pahala menjelaskan UUS BTN mencatatkan kinerja yang positif. Pada kuartal tiga 2020, aset UUS naik 11,02 persen dari Rp 29,46 triliun pada kuartal tiga 2019 menjadi Rp 32,71 triliun.
“Kenaikan tersebut ditopang peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar 4,51 persen dari Rp 23,31 triliun pada September 2019 menjadi Rp 24,36 triliun pada September 2020,” ucapnya.
UUS BTN juga mencatatkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp 22,65 triliun pada September 2020. Adanya kinerja bisnisnya, BTN Syariah mengantongi laba bersih senilai Rp 112,34 miliar pada kuartal tiga 2020.