REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 31,04 persen dari semula Rp 87,9 triliun menjadi Rp 60,6 triliun.

Berdasarkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun anggaran 2020, yang dikutip di Jakarta, Rabu (21/10) malam WIB, perubahan tersebut terjadi akibat perubahan asumsi ekonomi makro dan nilai tukar yang terpengaruh pandemi Covid-19.

Asumsi pertumbuhan ekonomi semula diperkirakan sebesar 6,3 persen terkoreksi menjadi -1,1 persen sampai -0,7 persen. Sementara inflasi yang semula diasumsikan sebesar 3,2 plus minus 1 persen terkoreksi menjadi sebesar 1,5 sampai 1,9 persen.

Sementara, asumsi nilai tukar rupiah pada fase penetapan APBD 2020 diasumsikan berada pada rentang Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu per dolar AS. Sementara pada fase APBD-P, asumsi nilai tukar menjadi Rp 14.400 sampai Rp 14.800 per dolar AS.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, akibat pandemi Covid-19, ekonomi di Ibu Kota hingga mengalami kontraksi 46 persen. "Jadi memang (APBD) mengalami kontraksi cukup besar sekitar 46 persen," kata Taufik saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, nilai APBD-P yang terevisi sudah termasuk pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,2 triliun. Sebetulnya, sambung dia, DKI mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat mencapai Rp 12,5 triliun, namun dana dicairkan secara bertahap di setiap tahun sampai 2022.

"Kami dapat pinjaman PEN, dari situ kami dalami dan tahun ini dapat Rp 3,2 triliun. Itu akan dipakai untuk enam kegiatan. Nanti ada infrastruktur kebudayaan dan sejumlah proyek-proyek yang ditetapkan 2020 lalu, namun terkendala karena Covid-19. Nah itu dibiayai memakai PEN," ujar Taufik.

Dia mencontohkan, sejumlah proyek yang didanai memakai pinjaman dari pusat adalah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), pembebasan lahan Sungai Ciliwung maupun di proyek underpass dan flyover. "Contoh flyover di Lenteng Agung dan Tanjung Barat sudah 90 persen lebih, tiba-tiba terhenti? Itu dibiayai PEN juga," ucap Taufik.

Dia menargetkan, pengesahan APBD-P digelar pada 13 November 2020 melalui rapat paripurna. Tetapi, hingga kini, legislatif dan eksekutif masih membahas dan mendalami Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2020 di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika