Rabu 23 Sep 2020 01:33 WIB

Pemerintah Fokus Infrastruktur Padat Karya Selama Pandemi

Rencana pendanaan infrastruktur PUPR untuk tahun 2020-2024 mencapai total Rp 887,9 T.

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun light rail transit (LRT). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengungkapkan pembangunan infrastruktur selama pandemi Covid-19 berfokus pada program padat karya.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun light rail transit (LRT). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengungkapkan pembangunan infrastruktur selama pandemi Covid-19 berfokus pada program padat karya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengungkapkan pembangunan infrastruktur selama pandemi Covid-19 berfokus pada program padat karya. Pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan juga untuk pemulihan ekonomi nasional.

"BPIW Kementerian PUPR menerapkan strategi pembangunan infrastruktur dan wilayah selama pandemi Covid-19 fokus pada program padat karya yang memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, melakukan pemulihan dan percepatan program guna mencapai target pembangunan jangka menengah hingga 2024," ujar Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (22/9).

Baca Juga

Iwan menjelaskan perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan juga untuk pemulihan ekonomi nasional yang sinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional (PSN).

"Antara lain, dukungan untuk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan, dan Food Estate," katanya.

Fokus program pembangunan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2021 diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Kemudian peningkatan investasi, penguatan jaring pengaman nasional, dan peningkatan ketahanan bencana serta perubahan iklim.

Dalam pengembangan rantai pasok, menurut Iwan, Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan-kawasan prioritas.

“Adapun sasaran pembangunan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ada 5 prioritas, yakni pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah,” ujarnya.

Sekretaris BPIW tersebut juga membuka rencana pendanaan infrastruktur PUPR untuk tahun 2020-2024 mencapai total Rp 887,9 triliun.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement