REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah keraguan masyarakat Indonesia mengenai masa depan Industri dirgantara dengan dihapusnya R80 sebagai Proyek Strategis Nasional/PSN dan dimuseumkannya pesawat N250, pemerintah dalam hal ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT Regio Aviasi Industri/RAI. Dukungan Pemerintah merupakan bagian penting dari rencana pengembangan pesawat nasional R80.
MoU antara Lapan dan PT RAI itu dilakukan pada 7 September 2020 lalu. Tentu saja hal ini menunjukkan respons positif dan apresiasi serta dukungan pemerintah atas upaya swasta membangun pesawat terbang R80 sebagaimana digagas oleh alm. Bapak BJ Habibie. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala LAPAN, Bapak Prof Thomas Djamaluddin dan Direktur Utama PT RAI Agung Nugroho yang disaksikan langsung oleh Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama PT RAI.
Humas PT RAI, Justin Djogo mengatakan, kerja sama akan dimulai dengan keterlibatan Lapan dalam proses pengembangan/rancang bangun pesawat terbang R80. Sesuai dengan kemampuan yang ada di LAPAN sebagai pusat riset dirgantara nasional. Seperti (namun tidak terbatas pada) dukungan komputasi dinamika fluida, simulasi stabilitas & pengendalian pesawat terbang, perhitungan prestasi terbang dan pada saatnya, pengujian pesawat terbang yang terkait dengan sertifikasi pesawat, seperti bird impact test dan lainnya.
Dikatakan Justin, setelah keluar dari PSN, PT RAI saat ini sedang berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk dimasukkannya program R80 dalam daftar prioritas riset dan inovasi nasional. Hal ini diawali dengan arahan Menristek/ BRIN dalam bentuk dukungan kerjasama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/LAPAN dan PT Regio Aviasi Industri/RAI, sesuai dengan tupoksi LAPAN, yang bermuara pada penandatanganan MoU 7 September 2020 lalu tersebut.
"Bagaimanapun juga, dukungan pemerintah merupakan bagian penting dari rencana pengembangan pesawat nasional R80. Untuk pengembangan suatu pesawat terbang, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek, mengingat sifat industri penerbangan yang bersifat strategis, kompleks, berjangka panjang, melibatkan pendanaan yang besar dan dukungan kebijakan dan regulasim" ujarnya dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Senin (21/9).
Karenanya, Justin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenristek BRIN dan LAPAN atas dukungan tersebut. Pihaknya juga berharap, dukungan ini berlanjut dengan dukungan diplomasi ekonomi (yang sudah berjalan hingga saat ini) dan dukungan dari kementerian terkait fasilitasi industrial, sertifikasi bagi ekosistem industri dirgantara, sehingga industri dapat tumbuh untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa yang lebih baik dari saat ini.
"Kami yakin bahwa kerja sama industri dan pemerintah dalam riset dan pengembangan merupakan suatu keharusan untuk saling mengisi dalam suatu ekosistem industri dirgantara," katanya.
Menurutnya, pengalaman industri dapat menjadi bahan bagi institusi riset untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, penemuan di sektor riset dapat memberikan basis diaplikasikannya suatu teknologi untuk diimplementsi.
"Kerja sama ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bersama. Sebagaimana telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, PT RAI terlibat aktif dalam penyusunan Roadmap Industri Dirgantara yang saat ini dikoordinir oleh Kemenristek BRIN/Lapan bersama dengan stakeholder industri yang lain," ujarnya.
Sambil beradaptasi dengan perkembangan situasi terakhir seperti pandemi Covid 19, kata Jastin, diperkirakan akan terjadi kemunduran program. Dimana fase full scale development baru dimulai pada akhir 2021, prototype production 2023, first flight di akhir 2025, sertifikasi direncanakan tahun pada 2028. "Inipun masih harus melihat perkembangan di negara-negara supplier yang terlibat dalam pengembangan R80," kata dia.
Seacara prinsip, penjualan/kontrak dengan customer diproyeksikan bisa dilakukan di awal 2026. Namun, penyerahan pesawat pertama akan dilakukan setelah mendapat sertifikasi nasional yang diperkirakan tahun 2028.
Ikuti Whatsapp Channel Republika