REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penyerapan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan Kamis (6/8) sudah mencapai Rp 151,25 triliun. Nilai ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran yakni Rp 695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, tren penyerapan mulai menunjukkan peningkatan. Apabila dibandingkan periode semester pertama, penyerapan pada pekan pertama Agustus ini mengalami kenaikan 10,5 persen.
Kenaikan terutama dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menambah waktu beberapa program PEN. "Terutama untuk penyaluran bantuan sosial, sudah diperpanjang sampai Desember," tutur Sri dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/8).
Beberapa upaya akselerasi sudah dilakukan, di antaranya mempercepat proses usulan baru berbagai kluster. Selain itu, Sri menambahkan, pemerintah juga melakukan redesign terhadap program-program yang tidak mengalami peningkatan dalam pelaksanaannya serta menghadapi berbagai halangan. Upaya ini sejalan dengan percepatan proses birokrasi program.
Dari Rp 151,25 triliun yang sudah tersalurkan, sebanyak Rp 7,14 triliun di antaranya berasal dari penyaluran program PEN untuk sektor kesehatan. Realisasi ini sudah 14,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, Rp 87,55 triliun.
Sri menuturkan, pihaknya sudah melihat perbaikan dalam penyerapan di sektor kesehatan. Ia juga berkomitmen terus mendukung dan membantu kementerian/ lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas, dalam percepatan pelaksanaan program-program di bidang kesehatan.
Upaya seperti verifikasi tenaga kesehatan dan santunan kematian terus dipercepat agar bisa dicairkan segera. Selain itu, Sri menambahkan, percepatan proses pengadaan alat kesehatan pun dilaksanakan untuk mendorong tingkat kesembuhan dan menekan tingkat kematian. "Dengan syarat, tetap menjaga tata kelola yang baik," katanya.
Realisasi pada bidang perlindungan sosial juga mengalami ekspansi. Dari pagu anggaran Rp 203,91 triliun, sebanyak Rp 86,45 triliun sudah disalurkan dalam berbagai bentuk program, termasuk Kartu Prakerja dan diskon listrik.
Sri mengatakan, pemerintah kini melakukan berbagai langkah untuk merancang tambahan bantuan sosial. "Sehingga, bisa menambah jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah," katanya.
Di sisi lain, perkembangan realisasi insentif usaha masih rendah, yakni 13,7 persen dari pagu Rp 120,61 triliun atau sekitar Rp 16,5 triliun. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Sri menjelaskan, pemerintah akan melakukan realokasi dua jenis insentif, yakni PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Bahkan, realisasi pembiayaan korporasi masih nol atau belum ada yang tersalurkan. Total pagu yang sudah ditetapkan pemerintah adalah Rp 53,57 triliun.
Sri menyebutkan, saat ini, pemerintah sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai landasan hukum pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN. "RPP dalam proses finalisasi, sehingga pencairan bisa terjadi pada Agustus," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Penjaminan kredit korporasi padat karya pun disebutkan Sri telah siap dilaksanakan. Percepatan lain, pemerintah juga sedang mematangkan proses pemberian pinjaman pada beberapa BUMN. Sri berharap, program-program ini bisa segera diimplementasikan agar kinerja BUMN dapat meningkat dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika