REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengakui, insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masih mengalami kendala. Dampaknya, insentif yang ditujukan untuk meringankan beban pekerja di tengah tekanan pandemi Covid-19 masih belum terealisasi penuh.

Febrio menyebutkan, permasalahan teknis, administrasi dan pendataan menjadi hambatan utama dari program ini. "Pemantauan stimulus PPh (Pasal) 21 ditanggung pemerintah ini mengalami kendala karena masalah teknis, masalah data," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (24/7).

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran pajak gaji bagi karyawan yang memiliki pendapatan di bawah Rp 200 juta dalam kurun waktu satu tahun. Beberapa sektor yang mendapat fasilitas ini adalah manufaktur, pariwisata, kehutanan, makanan hingga perdagangan.

Untuk mengatasi kendala yang ada, Febrio menyebutkan, pemerintah akan menyederhanakan proses pembebasan PPh Pasal 21. Langkah ini diharapkan mampu membantu para Wajib Pajak (WP) kelas menengah yang menjadi target insentif.

"Ini akan di-simplify segera supaya dana yang disiapkan, sekitar Rp 25 triliun itu, harapannya bisa sampai ke kantong masyarakat," tuturnya.

Pembebasan PPh Pasal 21 atau kerap disebut PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ini mendapatkan alokasi anggaran Rp 39,66 triliun. Fasilitas ini merupakan bagian dari anggaran insentif usaha yang mencapai Rp 120,61 triliun.

Semula, pemerintah memberikan fasilitas ini selama enam bulan, yakni April sampai dengan September 2020. Tapi, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, pemerintah memperpanjang masa berlaku pemberian insentif sampai dengan Desember 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika