REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyederhanakan proses pencantuman logo Bangga Buatan Indonesia (BBI). Penyederhanaan ini terutama bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional BBI, BPOM ini sangat penting, karena perlu adanya simplifikasi pencantuman logo. Sudah saya lihat hampir semua produk mencantumkannya. Kita harus gaungkan terus ke depan soal ini (BBI)," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/7).
Luhut menambahkan BPOM pun perlu memberikan pelatihan kepada para UMKM agar bisa mendukung terciptanya produk yang berkualitas. Untuk menunjang hal tersebut, lanjut mantan Menko Polhukam itu, BPOM harus melakukan tiga hal yakni percepatan, penyederhanaan, dan pembinaan bagi para UMKM.
"Ini saran saya ya, jadi perlu ada perubahan lebih baik lagi. Seperti percepatan, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi UMKM. Mereka mendaftar melalui online sudah lebih 800 ribu, terhitung dalam satu bulan lebih satu minggu. Nah itu luar biasa. Artinya pencapaian kita sudah bagus. Tapi kalau kita tidak membantu mereka, mereka akan keluar lagi. Ini sekarang sales-nya mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi target kami 2 juta (UMKM) sampai bulan Desember saya kira bukan hal yang sulit untuk dicapai," ungkapnya.
Sementara, terkait penyederhanaan yakni upaya untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan sertifikat dengan tetap mematuhi standar yang sudah ada. Dalam hal ini, Luhut meminta agar proses standar, seperti dalam pencantuman logo yang biasa memakan waktu kurang lebih tujuh hari, bisa dipangkas hanya dalam dua hingga tiga hari saja.
Sedangkan pembinaan yakni upaya untuk mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan bersaing di pasar ekspor. Inisiatif berupa aplikasi Istana UMKM dinilai perlu disebarluaskan kepada khalayak umum. Demikian pula kini terdapat 86 pelatihan yang diberikan secara gratis oleh 17 kementerian/lembaga dan tujuh e-commerce.
"Saya harap BPOM dapat mengintegrasikan program pelatihan yang dimilikinya pada kegiatan tersebut. Presiden memerintahkan saya, agar tahun ini semua anggaran Kementerian Kesehatan, kepolisian, Kementerian Pertahanan diupayakan sebaik mungkin untuk belanja dalam negeri. Kami bersama dengan Kemenparekraf berkoordinasi juga supaya, agar obat-obatan kita ini bisa bertahap sampai kalau bisa 70-80 persen dibuat dalam negeri," tambahnya.
Upaya percepatan, penyederhanaan, dan pembinaan ini, lanjut Menko Luhut, juga perlu memperoleh dukungan dari pelaku usaha dari dalam dan luar negeri. Dalam hal ini, pelaku ekosistem digital seperti e-commerce agar segera membuat kesepakatan bersama dengan BPOM mengenai pengawasan peredaran, pengiriman, dan iklan penjualan obat dan makanan melalui sistem elektronik.
"Sistem elektronik sangat bagus, karena semua sekarang transaksi cashless, itu membuat negeri ini lebih baik. Tidak bisa bermain uang di sini. Oleh karena itu, saya berharap kita bangun jiwa jujur dalam bekerja, dalam koridor bermain aturan yang ada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika