REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan BUMN yang memiliki peran sebagai agen pembangunan terus berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya. Erick menyampaikan UMKM merupakan sektor yang cukup memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia.
Hal ini disampaikan Erick saat meluncurkan program Pasar Digital (PaDi) UMKM secara virtual dari Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/6). "Dari 64,2 juta UMKM yang ada, tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia lebih dari 60 persen," ujar Erick.
Namun menurut Kementerian Koperasi dan UKM, lanjut Erick, baru sekitar delapan juta UMKM yang sudah go online meskipun memang sudah terdapat peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Erick mengatakan, berdasarkan hasil inventarisir belanja BUMN baik belanja modal maupun operasional (Capex dan Opex) pada 2019 tercatat Rp 32,5 triliun belanja pada sektor UMKM yang dilakukan Top 30 BUMN berdasar total aset.
"Memperhatikan hal tersebut, Kementerian BUMN menilai jumlah belanja BUMN pada UMKM masih bisa dioptimalkan," lanjut Erick.
Oleh karenanya, Erick menyusun suatu inisiatif pengembangan UMKM yaitu membentuk suatu ekosistem yang diberi nama PaDi UMKM. Kata Erick, PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Di samping itu bagi Kementerian BUMN, platform tersebut akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM.
"Melalui platform PaDi UMKM, BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih cepat, transparan, dan meningkatkan efisiensi," ucap Erick.
Dengan masuknya UMKM dalam ekosistem PaDi UMKM, menurut Erick, dapat memperluas jaringan secara daring, meningkatnya penjualan atas peningkatan transaksi, serta menjadi suatu pengalaman dalam memasuki dunia transaksi digital. Selain itu, UMKM juga akan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dari BUMN yang artinya juga membawa dampak pada peningkatan penyaluran kredit bagi BUMN penyalur pembiayaan.
Selain peluncuran program PaDi UMKM, Erick juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sembilan BUMN yang terlibat dalam pengembangan PaDi UMKM yakni Telkom yang juga sebagai aggregator PaDi UMKM, dan delapan BUMN lainnya seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, BRI, Pegadaian, PNM, PP, Waskita Karya, dan Wijaya Karya.
Prosesi penandatanganan MoU kali ini dirasakan sedikit berbeda dan merupakan hal yang relatif baru, yaitu dilakukan secara digital. Dengan difasilitasi Peruri dan juga privy.id yang merupakan karya anak bangsa dan startup binaan anak usaha Telkom, penandatanganan MoU berjalan lancar. Penandatanganan secara digital ini sudah sah secara hukum karena difasilitasi oleh penyedia yang telah memiliki lisensi.
Erick menilai hal ini salah satu hikmah lain dari pandemi Covid-19 saat ini, yang mana akhirnya masyarakat akan dipaksa mulai terbiasa menggunakan teknologi dalam berbagai aktivitasnya, termasuk digital signing dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian.
"Rasanya ke depan hal ini akan menjadi new normal karena lebih efisien tanpa mengurangi aspek legal dan hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa di tengah pandemi ini, BUMN terus berupaya untuk tetap produktif," ungkap Erick.
Erick juga menyampaikan komitmennya terhadap pengembangan UMKM. Erick menilak situasi Covid-19 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap sektor UMKM. Hal ini berbeda kondisinya dengan 1998 yang mana UMKM justru dapat bertahan. Demi membantu sektor UMKM, Erick meminta belanja BUMN sampai dengan Rp 14 miliar diprioritaskan pada sektor UMKM.
"Saya yakin dengan adanya platform PaDi UMKM ini dapat memperluas jaringan UMKM serta membantu mempersiapkan UMKM dalam memasuki new normal melalui transaksi yang akan banyak dilakukan secara digital," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika