Jumat 12 Jun 2020 20:31 WIB

KKP Siap Datangkan Investor Bagi Perikanan Budidaya

Karena anggaran pemerintah tidak cukup, maka KKP mendorong investasi masuk.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Fuji Pratiwi
Budidaya ikan patin (ilustrasi). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menarik investasi masuk ke daerah khususnya di bidang perikanan budidaya. 
Foto: ANTARA
Budidaya ikan patin (ilustrasi). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menarik investasi masuk ke daerah khususnya di bidang perikanan budidaya. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menarik investasi masuk ke daerah Badan Kerja Sama Utara-Utara. Investasi tersebut khususnya di bidang perikanan budidaya. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo usai bertemu dengan Gubernur Gorontalo dan sejumlah Bupati yang tergabung dalan Badan Kerjasama Utara Utara (BKSU) di Gorontalo, Kamis (11/6). Edhy mengapresiasi terbentuknya BKSU sebagai bentuk komitmen daerah dalam upaya mendorong perikanan budidaya sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

Baca Juga

Ia juga menilai langkah kepala daerah di dalamnya perlu menjadi rujukan bagi daerah daerah yang memiliki potensi yang sama. "BKSU menjadi langkah nyata inisiatif daerah untuk mendorong ekonomi dari subsektor perikanan budidaya," ujar Edhy dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Jumat (12/6).

Oleh karenanya, lanjut Edhy, KKP siap memfasilitasi tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Edhy mengatakan anggaran KKP sebelumnya dipotong Rp 1,84 triliun, namun  KKP tetap memberikan sebesar Rp1 triliun untuk memperkuat perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengawasan.

"Kita ingin lihat dalam setahun ini dampaknya. Harus benar benar bermanfaat," ucap Edhy.

Edhy mengaku akan membantu dalam menarik investasi masuk di BKSU guna mempercepat pengembangannya. Menurutnya anggaran pemerintah tentu tidak cukup, maka ia mendorong investasi masuk. Kata Edhy, beberapa negara seperti China, Jepang, Portugal, dan Polandia sangat tertarik untuk investasi budidaya di Indonesia.

"Oleh karena itu, saya minta BKSU ini mulai dulu, jadi nanti saat investor masuk kita sudah siap dan tinggal jalan," ucap Edhy.

Edhy mengaku mendapat informasi lahan tambak seluas 280 hektare masih tradisional. Ia meminta Dirjen Perikanan Budidaya KKP mengirim tim untuk melihat kemungkinan dikembangkan secara intensif.

"Saya rasa kalau pembiayaan sudah mulai terbuka, KKP punya BLU yang siap untuk memfasilitasi akses pembiayaan. Intinya yang penting komitmen dan kerjasama dari kita semua, tanpa itu mustahil program akan sukses," kata Edhy.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengungkapkan sebagai tindak lanjut realisasi program BKSU, pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan empat kepala daerah yang tergabung di dalamnya. Fokus program yang akan didorong pada tahap awal yakni pengembangan budidaya udang.

"Prinsipnya, kami siap untuk dukung pengembangan perikanan budidaya di BKSU," ujar Slamet.

Tahun ini, kata Slamet, sebagai tahap awal akan dibangun percontohan konsep pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis klaster di Kabupaten Buol yang menjadi pionir dan akan jadi model pengembangan sejenis di daerah lainnya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement