Senin 18 May 2020 14:32 WIB

Lagi, Jokowi Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Dari laporan para menteri, Jokowi menyatakan distribusi bansos selesai pekan ini.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Fuji Pratiwi
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5). Jokowi kembali meminta agar penyaluran berbagai bantuan sosial dipercepat.
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5). Jokowi kembali meminta agar penyaluran berbagai bantuan sosial dipercepat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) seperti bansos tunai (BST), paket sembako, BLT Desa dipercepat. Selain itu, ia juga meminta agar distribusi penyalurannya disederhanakan sehingga bantuan tersebut dapat segera diterima oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5). "Terkait dengan penyaluran bansos tunai, paket sembako, BLT desa, sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat, prosesnya disederhanakan," kata dia.

Baca Juga

Laporan terakhir yang diterimanya, penyaluran BLT desa baru diterima oleh 15 persen masyarakat yang berhak mendapatkan. Sedangkan bansos tunai baru didistribusikan ke 25 persen masyarakat.

"Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya," ucap Jokowi.

Karena itu, lanjutnya, masalah sinkronisasi pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar segera diselesaikan. Ia meminta agar pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan operasional di lapangan.

"Beri fleksibilitas pada daerah, terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga," ujar Jokowi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement