REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan kalangan dunia usaha harus bahu membahu mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi perekonomian dan masyarakat. Sejauh ini belum bisa dipastikan kapan pandemi akan berakhir.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Covid-19 berdampak pada banyak sektor usaha. Persoalan kesehatan (pandemi Covid-19) dan perekonomian harus bisa diatasi secara bersamaan. "Covid-19 semakin lama beri tekanan yang makin kuat buat perekonomian," ujar dia dalam diskusi daring yang digelar Ikatan Alumni SMA Pangludi Luhur Jakarta, Ahad (3/5) sore.
Rosan menyebutkan sebagain besar sektor usaha terdampat Covid-19. Ia mencontohkan sektor pariwisata yang paling berat merasakan dampaknya. Ia mendapatkan laporan dari PHRI bahwa sampai saat ini setidaknya ada 1.657 hotel yang tutup. Tingkat keterhunian hotel juga menurun drastis menyisakan angka 10 persen.
Dari laporan asosiasi-asosiasi pengusaha yang diterimanya, Rosan mengungkapkan, usaha restoran juga banyak yang tutup. Pekerja di sektor restoran yang harus dirumahkan atau di PHK mencapai satu juta orang.
Sementara, karyawan yang dirumahkan dan di-PHK dari sektor tekstil mencapai 2,1 juta orang, sektor sepatu/alas kaki 500 ribu orang, retail 400 ribu orang, dan transportasi darat 1,4 juta orang. "Gaikindo melaporkan dari target awal penjualan mobil 1,1 juta unit, bisa terjual 400 ribu mobil sampai akhir tahun nanti, itu sudah bagus sekali," ujarnya memaparkan.
Semua kondisi itu, Rosan mengatakan, harus bisa diantisipasi. Terlebih akhir dari pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan, begitu juga dengan besaran penurunan pertumbuhan ekonominya. "Akhir tahun insha Allah Covid selesai, namun pemulihan ekonominya bisa lebih panjang lagi, bisa sampai tahun depan," katanya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran negara yang fleksibel untuk menghadapi Covid-19 dan dampaknya. Ada tiga fokus anggaran yang dipersiapkan pemerintah yaitu di sektor kesehatan, bantuan sosial, dan dunia usaha.
Untuk sektor kesehatan, ujar Suahazil, anggaranya tidak boleh kurang. Tidak boleh ada alasan, pemerintah tidak mempunyai duit untuk membeli alat perlengkapan diri (apd) tenaga medis. Demi pos kesehatan, pemerintah telah menambah alokasi anggarannya sebesar Rp 75 triliun.
Anggaran batuan sosial, ujar Suahazil, harus mencukupi untuk menutup pendapatan masyarakat yang turun akibat pandemi. Masyarakat membutuhkan pengamanan terhadap pendapatannya. Bantuan sosial yang sudah ada dipertahankan, ditambah dengan bantuan sosial yang baru. "Tambahan anggarannya Rp 110 triliun," katanya.
Dunia usaha pun, kata Suahazil, mendapatkan sokongan pemerintah termasuk dari sisi APBN. Ia memahami kini banyak dunia usaha yang berhenti beroperasi atau menurun pendapatannya. Akibatnya, pengusaha tidak bisa membayar pajak dan membayar utang-utangnya di bank.
Suahazil khawatir kalau dunia usaha yang tidak sanggup membayar pinjamannya, tidak didukung maka ini bisa berdampak pada perbankan. Dampaknya bisa menjalar ke mana-mana. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 70 triliun dan ditambah lagi untuk pembiayaan sebesar Rp 150 triliun. "Sedang kita disain bagaimana alokasinya," ujar dia mengungkapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika