REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sepakat memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) kepda warga Jakarta yang terdampak virus corona SARS-CoV2 (Covid 19). Bansos tambahan yang akan diberikan berupa sembako.
"Ada kesepakatan dengan pemprov DKI Jakarta mengenai penambahan bantuan. Yaitu bantuan sembako dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 1,1 juta dan bantuan dari presiden melalui Kementerian Sosial sebanyak Rp 1,3 juta," ujar Muhadjir saat video conference mengenai bantuan sosial, Kamis (30/4).
Muhadjir menjelaskan, pembagian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan setiap dua pekan yang nilainya sebesar Rp 300 ribu sehingga jumlah bantuan yang diterima warga terdampak di Jakarta dalam sebulan totalnya Rp 600 ribu. Ia melanjutkan, bantuan tahap pertama mulai dibagi tahap pertama dan diharapkan hingga tanggal 4 Mei 2020.
Kemudian, bansos berikutnya diberikan dalam bentuk beras saja yang akan ditangani pihak Badan Urusam Logistik (Bulog). Muhadjir mengatakan, pemberian beras tersebut akan berlangsung hingga Juni mendatang. Tak hanya di Jakarta, tambahan bantuan serupa juga diberikan untuk sekitar 600 ribu kepala keluarga di Bogor Depok Tangerang Bekasi (Bodetabek).
Pemberian bantuan, dia melanjutkan, juga diberikan setiap dua pekan sekali. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta bisa bekerja sama untuk mendata penduduk yang perlu mendapatkan perhatian atau bansos tersebut.
"Mohon kerja sama khususnya pemda setempat termasuk RW dan kelurahan desa membantu penyaluran bantuan dari pusat dan daerah. Sehingga bansos bisa sesegera mungkin sampai di tangan mereka," ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah ikut mengawasi bansos supaya tepat sasaran. Artinya, ia menegaskan bantuan diberikan untuk mereka yang memang berhak bisa mendapatkan haknya dan yang tidak berhak jangan sampai mendapatkan bantuan salah sasaran.
"Jadi diupayakan di lapangan karena yang tahu RT/RW, kepala desa, kelurahan. Jadi ini supaya dibicarakan, sementara pemerintah pusat yang memperbanyak bantuan," katanya.
Muhadjir menyebutkan, program stimulus pemerintah untuk percepatan penanganan Covid 19 non reguler, yakni bansos sembako untuk Jabodetabek, bansos tunai, bantuan subsidi listrik, dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Adapun program reguler yaitu Kartu Pra Kerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun dengan perluasan sasaran.Untuk jaring pengaman sosial ini, pihaknya mengklaim bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya.
"Pemerintah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI Polri. Ini demi akuntabilitas dan transparansi, kita meminimalkan kesalahan penyaluran," katanya.
Muhadjir menyampaikan, sesuai rekomendasi KPK bahwa basis data yang digunakan untuk dasar penyaluran bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tak masuk dalam DTKS namun terdampak ekonominya dan sesuai kriteria untuk diberi bansos. Selanjutnya data baru tersebut sebagai updating DTKS existing.
"Niat Pemerintah melindungi warganya dan ini sudah on track. Jika di lapangan masih terdapat hal yang kurang, mari diperbaiki bersama. Laporkan dan bantu pemerintah agar kita bisa melayani lebih baik, mari peduli dan gotong royong serta menjadi bagian dari solusi," ujarnya.
Menko PMK menyampaikan progres Jaring Pengaman Sosial per 29 April 2020. Untuk bansos sembako DKI Jakarta telah disalurkan kepada 284.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 30,04 persen, sedangkan Bodetabek belum ada penyaluran. Bansos tunai disalurkan kepada 9827 KPM. Penyaluran program sembako sudah mencapai 13,3 juta KPM (65 persen), dan telah sampai ke keluarga penerima manfaat sebanyak 10,3 juta KPM (51,5 persen). Program Keluarga Harapan sudah disalurkan kepada 9.96 juta KPM. Ia mengklaim pogram diskon listrik sudah dimanfaatkan oleh 31 juta KPM atau 100 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
