REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sebanyak 1.043 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tercatat telah memanfaatkan program Supply Chain Financing (SCF) yang bekerjasama dengan perbankan sejak program ini hadir di tahun 2017. Melalui program ini diharapkan dapat membantu cash flow (arus kas) rumah sakit agar tetap terjaga likuiditasnya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf, Rabu (8/3).

Program SCF bagi mitra faskes BPJS Kesehatan merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilalihan invoice yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan.

Per akhir Maret 2020, tercatat sebanyak 38 Bank dan Lembaga Pembiayaan Non Bank telah memberikan manfaat pembiayaan tagihan pelayanan kesehatan melalui SCF kepada Faskes dan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.  Terdiri dari 14 bank konvensional, empat bank syariah, 15 bank daerah, tiga lembaga pembiayaan non bank dan dua koperasi.

“Selain dukungan perbankan, kami juga mengapresiasi dukungan dari  Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri khususnya dalam memberikan himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan kebijakan bagi rumah sakit daerah terhadap pemanfaatan SCF. Dengan demikian akan membantu operasionalisasi rumah sakit agar dapat terus melayani masyarakat,” kata Iqbal.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Hukum yang menyebutkan BLU dapat mengadakan pinjaman jangka pendek sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Kementerian Dalam Negeri secara khusus telah menerbitkan Surat kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor 900/11145/SJ dan Nomor 900/11146/SJ tentang Penyelesaian Keterlambatan Klaim Pembayaran dari BPJS pada Rumah Sakit Daerah, pada 18 Oktober 2019, menyebutkan Rumah Sakit yang telah menerapkan BLUD dapat menerapkan pinjaman jangka pendek sesuai dengan peraturan perundangan (pemanfaatan SCF). 

Kementerian Kesehatan pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/286/2019 tentang Pembayaran Kepada Penyedia Jasa Dalam Program Jaminan Kesehatan, yang menyampaikan rumah sakit untuk dapat mengkaji dan menimbang untuk memanfaatkan fasilitas SCF apabila dianggap dapat membantu cash flow rumah sakit sehingga dapat memenuhi kewajiban rumah sakit kepada pihak ketiga.

“Atas dukungan tersebut diharapkan tidak ada kendala lagi penerapan SCF khususnya di daerah. Dan kami harapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota untuk dapat menerbitkan regulasi pendukung bagi rumah sakit daerah agar dapat memanfaatkan program SCF ini. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 dimana fasilitas kesehatan tentu membutuhkan pendanaan yang kuat agar dapat terus melayani masyarakat khususnya penanganan Covid-19,” kata Iqbal. 

Sampai dengan 29 Februari 2020, pemanfaatan fasilitas SCF sudah mencapai Rp 19,5 Triliun. Diharapkan fasilitas SCF ini dapat dikembangkan terus oleh bank atau lembaga pembiayaan, agar lebih banyak lagi RS yang dapat memanfaatkan fasilitas SCF.

Bersama dengan bank atau lembaga pembiayaan yg bekerja sama, BPJS Kesehatan tengah menyiapkan aplikasi berbasis web service untuk mempercepat proses konfirmasi klaim sehingga kedepan proses SCF akan semakin mudah dan cepat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika