REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan ia yakin dengan rencana menunda pembayaran utang bilateral untuk negara-negara miskin. Rencana yang diajukan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) pekan lalu.
Malpass mengatakan rencana itu akan dibahas dengan negara-negara Group of Seven (G7) dan Group of 20 (G20) pekan depan. Ia berharap mendapat 'dukungan luas' dari 25 anggota Komite Pembangunan Bank Dunia dan IMF.
"Negara-negara miskin menantikan kepemimpinan masyarakat internasional yang menentukan dalam penghapusan utang dan saya yakin dengan progresnya," kata Malpass di jejaring sosial LinkedIn, Sabtu (11/4).
Pada 25 Maret lalu Bank Dunia dan IMF menyerukan agar utang negara-negara miskin dihapuskan. Dalam beberapa pekan inisiatif ini mendapat dukungan besar termasuk dari Institute of International Finance, organisasi yang mewakili 450 bank dan perusahaan finansial di seluruh dunia.
Proposal yang diajukan Bank Dunia itu meminta agar mulai 1 Mei mendatang China dan kreditor besar lainnya menunda pembayaran utang dari negara-negara anggota asosiasi negara berkembang International Development Association (IDA). Langkah ini diharapkan membebaskan negara-negara berkembang untuk menggunakan anggaran mereka mengatasi pandemi virus korona.
Negara-negara IDA adalah rumah bagi seperempat populasi dunia. Dua pertiga dari populasi dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Dua orang sumber yang mengetahui keputusan negara-negara maju mengatakan pejabat keuangan negara G20 tampaknya akan mendukung proposal tersebut ketika mereka menggelar rapat online pada 15 April mendatang. Inisiatif ini sangat penting bagi China yang menjadi pemberi pinjaman terbesar negara-negara berkembang selama dua dekade terakhir.
Berdasarkan data dari Johns Hopkins University selama 2000 sampai 2017 pemerintah China, bank-bank dan perusahaan sudah meminjamkan 143 miliar dolar AS ke Afrika. Beberapa pihak memprediksi kini pinjaman China mengecilkan pinjaman Bank Dunia.
Malpass mengatakan pemberi pinjaman diharapkan 'menyesuaikan persyaratan penangguhan utang setidaknya sama dengan syarat' kreditor komersial. Sebagai imbalannya negara-negara peminjam akan transparan mengenai utang mereka dan memberikan sumber daya mereka ke kebutuhan ekonomi dan kesehatan.
Malpass menambahkan Bank Dunia dan IMF akan bekerja sama erat dengan negara anggota IDA dan negara pemberi pinjaman. Mereka akan mengevaluasi prospek keberlanjutan utang masing-masing negara berdasarkan data utang yang sudah direkonsiliasikan dan persyaratan pemberian utang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
