Sabtu 11 Apr 2020 06:14 WIB

DPR: Impor Gula Jangan dijadikan Andalan Stabilisasi Harga

Pemerintah seharusnya meningkatkan produksi dan produktivitas gula di dalam negeri.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Agus Yulianto
Tanaman tebu
Foto: Syaiful Arif/Antara
Tanaman tebu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menanggapi penerbitan izin impor gula kristal putih sebanyak 50 ribu ton kepada Bulog. Impor gula tersebut untuk menyetabilikan harga lantaran pasokan gula dalam negeri mulai mengalami kelangkaan hingga harga di tingkat konsumen mencapai Rp 17 ribu per kilogram (kg).

Johan melihat, saat ini, impor gula sudah semakin dijadikan andalan kebutuhan gula dalam negeri termasuk untuk menjaga stabilitas harga eceran gula. Padahal, semestinya pemerintah lebih fokus pada meningkatkan produksi dan produktivitas gula di dalam negeri.

Johan menyebutkan, saat ini stok, gula pasir yang tersedia di Bulog sebanyak 5.068,23 ton. Dan Bulog, kata dia, tidak memprioritaskan pengadaan gula pasir dalam negeri sebagai persiapan menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2020 ini.

Padahal, menurut data Kementan, perkiraan produksi gula pasir dalam negeri sampai Mei 2020 ini bisa mencapai  213.104 ton.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyebutkan perkiraan kebutuhan gula pasir sampai mei 2020 bisa mencapai 708.148 ton. "Dengan kondisi ini, mestinya pemerintah sejak awal membuat kebijakan yang bertujuan mencapai swasembada gula dan konsisten untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri," ujar Johan saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (10/4).

Anggota DPR yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menjelaskan, dengan kondisi ini saatnya pemerintah melakukan penguatan industri tebu untuk memenuhi kebutuhan gula dan sebagai antisipasi penyediaan stok gula pasir pada Ramadhan dan lebaran setiap tahun.

Johan menilai, harus ada evaluasi menyeluruh tentang area penanaman tebu yang mengalami penurunan luas dan produktivitas per hektarnya, serta kondisi pabrik gula dengan fasilitas buruk, kapasitas rendah dan tidak efisien.

Johan berpendapat, saat ini, dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah untuk pengembangan infrastruktur industri gula, peningkatan investasi dan sinergi kebijakan.

"Saatnya pemerintah memberikan insentif bagi pengembangan kebun tebu rakyat dan melakukan pemberdayaan lembaga riset gula," kata Johan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement