Rabu 08 Apr 2020 07:44 WIB

Mendagri Minta Dunia Usaha Bantu Kekurangan Alat Kesehatan

Banyak UMKM seperti konveksi rumahan yang bisa dimobilisasi untuk produksi APD.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Friska Yolandha
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah bersama asosiasi dunia usaha berupaya mengatasi permasalahan kekurangan alat kesehatan di daerah dalam menanggulangi Covid-19.
Foto: Antara/Feny Selly
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah bersama asosiasi dunia usaha berupaya mengatasi permasalahan kekurangan alat kesehatan di daerah dalam menanggulangi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah bersama asosiasi dunia usaha berupaya mengatasi permasalahan kekurangan alat kesehatan di daerah dalam menanggulangi Covid-19. Menurut dia, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti usaha konveksi rumahan yang bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD (alat pelindung diri).

"Dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, di atas mekanisme demand dan supply, kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penaggulangan Covid-19 ini," ujar Tito dalam siaran persnya, Selasa (7/4).

Baca Juga

Tito menggelar rapat koordinasi melalui video telekonferensi bersama 497 Bupati, Wali Kota dan Sekretaris Daerah se-Indonesia dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Rakor juga dihadiri sejumlah menteri terkait.

Tito mengatakan, pemerintah pusat, dunia usaha, dan pemerintah daerah akan menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan guna mengantisipasi dampak Covid-19 di seluruh daerah.

Menurutnya, Kemendagri telah mendata lengkap, secara bottom up (dari bawah), jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid 19 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Termasuk mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah.

"Provinsi NTT misalnya, membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine. Sementara, saat ini, Sumatera Selatan butuh 250 juta masker biasa dan Provinsi DI Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta buah APD," tutur Tito.

Disisi lain, Kemendagri juga telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut. Tito meminta dunia usaha ikut menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi virus corona.

"Berharap terbangun sinergisitas dan kesatuan visi antara pusat, daerah, antar daerah dan dunia usaha untuk bersama-sama memperkuat sistem kesehatan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam perang melawan Covid-19 ini," kata Tito.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement