REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan panen perikanan budidaya di Tanah Air bakal dapat mencapai hingga sekitar 450 ribu ton pada kuartal II-2020 atau sepanjang April hingga Juni 2020, meski ada pandemi COVID-19.
"Estimasi panen komoditas sektor ini mencapai 450 ribu ton sepanjang April hingga Juni 2020. Komoditas perikanan budidaya yang dimaksud meliputi ikan air tawar, ikan laut non-udang, dan udang," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (7/4).
Ia merinci, angka tersebut terdiri atas estimasi panen ikan air tawar sebanyak 341.494 ton, budidaya ikan laut non-udang 4.400 ton, dan udang 104.941 ton.
Lokasi panen tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepri, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan hingga Maluku.
Untuk mendukung perikanan budidaya terus berjalan di tengah pandemi corona, Edhy meminta Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) mempertimbangkan penundaan kenaikan harga pakan ikan dan udang.
Menurut dia, sinergi dan saling mendukung sangat dibutuhkan saat ini agar roda ekonomi tetap berjalan dan pembudidaya tetap sejahtera.
Selain sektor budidaya, Menteri Edhy memastikan usaha perikanan tangkap juga terus beraktivitas. Estimasi produksi perikanan laut sepanjang April hingga Juni 2020 mencapai 1,6 juta ton.
Lebih lanjut Edhy menjelaskan, sejak mewabahnya virus corona di Indonesia dan negara-negara lain di dunia, harga udang dan ikan air payau laut hasil budidaya mengalami penurunan 20 hingga 30 persen. Penurunan harga ini sejalan dengan menurunnya permintaan imbas tutupnya banyak restoran di Indonesia dan dunia.
"Namun begitu, kebutuhan rumah tangga tidak pernah berhenti. Sehingga kami menghitung ini sementara (penurunannya). Begitu pandemi ini selesai, permintaan terhadap ikan dan kebutuhan pokok yang berbasis perikanan, akan meningkat," ujarnya.
KKP mengupayakan hasil produksi pembudidaya maupun nelayan tetap terserap. Sejumlah strategi sudah disusun, salah satunya dengan mengajak Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memasukkan produk perikanan dalam paket bantuan ke masyarakat.
Menteri Edhy juga telah mengusulkan agar pemerintah maupun BUMN bisa melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya serta produk-produk UKM yang tidak terserap pasar.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan, tujuan dari pelaksanaan hal tersebut adalah agar bisa membantu keberlanjutan usaha di masa pandemi COVID-19.
Ia mengaku terbuka untuk meningkatkan dana penanganan dampak COVID-19 dan meminta waktu untuk kembali melakukan penyisiran di pagu anggaran KKP 2020.
Sebelumnya, KKP mengajak berbagai pemerintahan daerah untuk berkolaborasi memenuhi gizi warga yang ada di berbagai daerah dengan menggencarkan program gemar makan ikan guna memerangi COVID-19.
Melalui program Gemarikan Peduli Bencana COVID-19, Menteri Edhy mengajak kepala daerah untuk berkolaborasi dalam hal pemenuhan gizi sehingga masyarakat bisa semakin kuat untuk menangkal virus corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
