REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menghimbau para Gubernur, Wali Kota dan Bupati agar memperhatikan ketersediaan pangan yang ada di wilayahnya masing-masing. Langkah ini penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan, mengingat saat ini dunia sedang digoncang wabah virus Corona.
"Berhenti dulu politik-politiknya, berhenti dulu dengan status yang dimiliki. Pikirkan perut rakyat dan pastikan pangan mereka tersedia. Saya siap untuk membantu jika kalian (pimpinan daerah) butuh bantuan," ujar Mentan saat menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut Mentan, dalam situasi seperti ini semua elemen dan pemangku kepentingan harus turun tangan untuk memastikan pangan nasional aman dan terkendali dengan baik. Terlebih saat ini, perdagangan dunia melorot hingga di angka 17 persen. "Sekali lagi, saya minta kita berjuang sama-sama melawan guncangan yang kita hadapi ini," katanya.
Mentan mengatakan, jika ekonomi terus melemah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi shut down secara perlahan dan industri-industri di seluruh dunia. Mereka secara serentak akan menurunkan produksi sementara dan bisa mengakibatkan PHK dalam skala besar.
"Persoalan ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai pemerintah. Untuk itu, mari kita pastikan perekonomian kecil tetap berjalan dari pasar ke pasar. Meski dari data yang kita miliki, beras kita cukup dan yang lain juga cukup," katanya.
"Kita tidak boleh menambah beban psikologi negara. Jangan biarkan harga cabai naik dari Rp. 25 ribu menjadi Rp. 80 ribu," tambahnya. Mentan mendukung tindakan tegas aparat berwajib untuk memberi efek jera kepada oknum-oknum yang sengaja menaikan harga dan menimbun bahan pangan.
"Kalo ada penimbunan saya akan minta Pak Kapolri turun tangan. Semua harus turun tangan, jangan biarkan publik panik sehingga terjadi yang namanya Panic Buying. Yang jelas seluruhnya kita usahakan mulai dari kebutuhan hingga produksi dalam negeri," katanya.
Mentan mengapresiasi kinerja kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang berhasil menurunkan angka stunting dan menjamin ketersediaan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ekstrem dan dinamika ekonomi di tingkat nasional, regional maupun global.
Sebagai catatan, State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) tahun 2019 merilis persentase penduduk Indonesia dengan konsumsi di bawah standar atau Prevalence of Undernourishment (PoU) mengalami penurunan dari 19,4 persen pada periode 2004-2006 menjadi 8,3 persen pada periode 2016-2018."Penurunan PoU ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan di Asia, Afrika, Oceania dan Amerika pada periode yang sama. Demikian halnya, prevalensi stunting yang turun dari 30,8 peraen pada tahun 2018 menjadi 27,67 persen pada tahun 2019," katanya.
Sedangkan hasil survei Global Food Security Index menyebutkan posisi ketahanan pangan Indonesia meningkat dari peringkat ke-71 pada tahun 2016 menjadi peringkat ke-62 pada tahun 2019. peningkatan terjadi karena adanya dukungan dan perbaikan aspek ketersediaan dan akses pangan. "Provinsi dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan tertinggi adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan," katanya.
Mentan juga menambahkan, ketersediaan pangan strategis aman hingga bulan Mei 2020 dengan rata-rata tingkat ketersediaan 100 hingga 150 persen dari kebutuhan yang ada. Angka ini didasarkan pada jumlah stok, produksi dalam negeri, dan penyediaan dari impor khusus untuk komoditas yang tidak dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri, seperti bawang putih dan gula pasir.
Rakor DKP ini turut dihadir Kepala Staf Kepresidenan RI Tim Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat DKP, seluruh Kelompok Kerja DKP, Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementan serta Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi se-Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika