REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk pembangunan infrastruktur sosial melalui pendanaan surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk negara. Pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial tersebut akan lebih berkembang luas dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan sosial, khususnya pengelola wakaf (nazir) dan dana sosial Islam lainnya.
Hal itu menjadi salah satu poin penting dalam Saresehan Ekonomi Syariah bertajuk "Mencari Format Baru Pembiayaan Infrastruktur Sosial Berbasis Keuangan Islam" yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di kampus Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Kamis (5/3).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaab dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengajak masyarakat dan akademisi bersama pemerintah berpartisipasi membangun infrastruktur sosial melalui investasi dalam sukuk negara.
Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti menjelaskan, pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerbitkan Cash Sukuk Linked Sukuk (CWLS) senilai Rp 50 miliar yang manfaat investasinya untuk membangun pusat retina di RS Ahmad Wardi, Serang, Banten, yang dikelola oleh Dompet Dhuafa. "Melalui CWLS yang manfaatnya untuk retina center, masyarakat dhuafa akan mendapatkan layanan operasi katarak gratis," ungkap Dwi Irianti.
CCO Dompet Dhuafa Guntur Subagja mengungkapkan, kombinasi pemerintah dengan nazir wakaf dan lembaga pengelola dana sosial Islam dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit kesenjangan sosial.
Dompet Dhuafa (DD) concern membangun sumber daya manusia unggul untuk memutus rantai kemiskinan di antaranya dengan membangun rumah sakit untuk dhuafa, pendidikan berkualitas untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi, sarana publiik, dan infrastruktur sosial lainnya. "Kini DD memiliki sembilan rumah sakit yang melayani dhuafa secara gratis, selain memiliki sekolah gratis dan beasiswa," ungkap Guntur.
Dengan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah, Guntur meyakini peningkatan kesejahteraan masyarakat makin cepat. "Tugas kita bersama memutus rantai kemiskinan," katanya. "Apa yang DD lakukan harus berdampak luas bagi masyarakat," katanya menambahkan.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia M Irfan Sukarna memaparkan potensi sukuk dan wakaf sangat besar dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. BI mendukung program Kemenkeu dan lembaga-lembaga sosial untuk membangun infrastruktur sosial yang memberikan dampak luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
