Rabu 26 Feb 2020 21:02 WIB

Pakar Media: Pariwisata Naik Jika Influencer Tulus

Influencer hanya membantu agar audiens berpartisipasi dalam program wisata

Rep: zainur mahsir ramadhan/ Red: Hiru Muhammad
Menteri Parekraf Wishnutama Kusubandio (kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang peningkatan peringkat pariwisata Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Menteri Parekraf Wishnutama Kusubandio (kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang peningkatan peringkat pariwisata Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Praktisi media, Enda Nasution mengatakan, upaya pemberian sebagian APBN pada influencer untuk meningkatkan pariwisata pasca corona, bisa saja berpengaruh. Namun penyampaiannya pada publik harus tulus, otentik dan tak dibuat-buat. “Karena itu yang audiens harapkan dari influencer dan itu bedanya influencer dengan iklan biasa,” ujar dia ketika dikonfirmasi Republika, Rabu (26/2).

Akan tetapi, jika influencer tidak mengerti dan mampu melaksanakan strategi pemerintah, tujuan tersebut tak akan tercapai. Bahkan menurut dia, akan lebih tidak berguna jika influencer yang dibayar itu hanya bisa menyampaikan pariwisata saja, tanpa mengenal seluk beluknya. “Maka bukan saja audiens nya yang tidak akan percaya, tapi influencer nya juga akan kehilangan kredibilitas dari situ,” katanya.

Enda tak menampik, influencer memang tak bertanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi negeri yang lesu. Sebab, keperluan untuk meningkatkan kondisi ekonomi pasca kejadian tertentu, ia nilai ada di sisi kebijakan dan program-program dari pemerintah dan para ahli ekonomi.

“Influencer di sosial media bisa ikut membantu. Tetapi sebatas mengabarkan tentang kebijakan pemerintah dan membantu agar audiens ikut berpartisipasi. Kalau untuk boost ekonomi,bukan tanggung jawab-nya influencer yang di media sosial,” katanya.

Lebih jauh, dia menyebut, influencer hanya perlu mengabarkan kebijakan pemerintah. Utamanya, mengabarkan dengan utuh dan komunikatif pada audiens dengan Bahasa yang mudah dimengerti. “Jadi tergantung kebijakannya apa,” katanya.  Dia menegaskan, jika hal tersebut akan berjalan, maka setidaknya perlu ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dan influencer.

Sebelumnya, diberitakan bahwa pemerintah akan mengucurkan dana sekitar Rp 72 miliar dari APBN untuk meningkatkan pariwisata yang sempat anjlok karena corona. Di mana, sebagian anggaran itu disebut-sebut akan masuk ke kantong influencer. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato juga menegaskan, dana tersebut akan mulai disalurkan Maret 2020. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement