REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) mengharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu pelaku industri elektronik mengatasi masalah pasokan bahan baku dan komponennya. Kendala produksi itu terjadi setelah merebaknya virus corona (Covid-19).
Ketua Umum Gabungan Elektronika (Gabel) Oki Widjaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad, menyebutkan adanya wabah Covid-19 sekarang ini, pasokan komponen dari Republik Rakyat China (RRC) mulai tersendat. Hal ini tentu akan sangat mengganggu kegiatan produksi dan ekspor industri elektronika nasional.
"Sebagian bahan baku dan komponen produk elektronika kita masih menggunakan komponen dari RRC karena harganya memang lebih bersaing dibandingkan pemasok negara lain," kata Oki.
Harapan Gabel itu juga terkait dengan implementasi peta jalan "Making Indonesia 4.0" yang disusun pemerintah. Dalam hal ini, industri elektronik merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan agar lebih berdaya saing global.
Untuk itu, Oki mengatakan, Gabel meminta kementerian melakukan sinergi menyelamatkan sektor industri primadona ekspor dari dampak buruk penyebaran Covid-19. Ia menyatakan, tanpa upaya komprehensif dikhawatirkan kegiatan produksi industri elektronika tersendat, bahkan terancam berhenti.
"Apabila kondisi ini tidak juga teratasi, akan berdampak signifikan pada neraca perdagangan, penerimaan negara, nasib tenaga kerja, dan investasi," kata Okiyang juga Presiden Direktur PT Galva Technologies Tbk.
Sekjen Gabel Daniel Suhardiman menilai pemerintah menyiapkan antisipasi kemungkinan pukulan keras terhadap sektor elektronika akibat Covid-19. Misalnya, dengan memberi insentif agar pengadaan material bahan baku dan penolong dari negara non-RRC harganya tetap kompetitif.
"Apakah pengurangan beban biaya logistik, energi, dan sebagainya," kata Daniel yang juga Direktur PT Panasonic Manufacturing Indonesia
Menurut Daniel, Pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan kondisi keterdesakan ini sebagai momentum memperkuat struktur industri elektronika agar memiliki kedalaman. Salah satunya dengan memberikan aturan investasi yang lebih bersaing bagi investor masuk ke Indonesia daripada ke Vietnam, Thailand, atau Malaysia.
"Bisa juga memberikan keringanan pajak, kepastian pengadaan lahan, dan aturan tenaga kerja, serta mendukung peningkatan produkstivitas sumber daya manusia melalui pengembangan riset dan desain dengan insentif kompensasi pemotongan pajak," kata Daniel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
